Pemerintah targetkan operasional Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pada 2027 untuk ubah posisi Indonesia dari price taker menjadi price maker di pasar global.
Presiden Prabowo Subianto mendorong transformasi digital bansos agar warga tak lagi repot input data berulang atau mengeluarkan biaya hanya untuk membuktikan kemiskinan.
Di bawah kepemimpinan Prabowo, kebijakan ekonomi Indonesia berjalan di dua jalur: proteksi di sektor riil dan liberalisasi finansial lewat UU PFII untuk jadi pusat keuangan global.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya mengunjungi Korea Utara untuk membuka dialog, menegaskan kembali komitmen Indonesia pada politik luar negeri bebas aktif.
Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan biodiesel B50 untuk tingkatkan serapan minyak sawit dan kurangi impor solar, namun tantangan kesejahteraan petani masih mengemuka.
Desa berduka, lima calon manajer koperasi tewas dalam latihan dasar kemiliteran yang dinilai tidak relevan, memicu sorotan atas militerisme di wilayah sipil.
Kunjungan PM India Modi ke Jakarta mengindikasikan arah politik luar negeri Indonesia di bawah Prabowo Subianto, menekankan strategi diplomasi multi poros untuk meningkatkan relevansi strategis.
Kebijakan wajib ekspor komoditas lewat BUMN oleh Presiden Prabowo dinilai bukan sekadar penguatan devisa, melainkan bentuk konsolidasi oligarki untuk memusatkan kontrol rente sumber daya alam.
Tiga kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, melakukan perombakan pejabat dengan mencopot dan mengganti direktur jenderal, yang disebut terkait upaya Prabowo Subianto bersihkan deep state.
The Economist menyoroti pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai boros dan otoriter, mengkritik sentralisasi kekuasaan dan defisit anggaran yang membahayakan ekonomi dan demokrasi Indonesia.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana jelang isu Reshuffle Kabinet, namun enggan berkomentar panjang mengenai agenda dan hasil pertemuan tersebut.