Industri Tekstil Terancam, Prabowo Didesak Atasi Masalah PHK dan Serbuan Impor
Buat ringkasan dengan AI
Kasus PT Sri Rejeki Isman (Sritex) menunjukan bahwa industri tekstil nasional sedang tidak baik-baik saja. Karena makin banyak industri tekstil yang tumbang dan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, meminta Presiden Prabowo Subianto segera menangani permasalahan di industri tekstil. "Penting bagi pemerintahan Prabowo untuk bisa menghentikan laju negatif industri tekstil," kata Huda kepada Katadata.co.id, Kamis (31/10).
Salah satu cara untuk mengatasi kondisi di industri tekstil yaitu membatasi kebijakan impor. Dia menilai, seharusnya aturan impor bisa ditertibkan dengan memberikan insentif bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) lokal.
"Bea masuk untuk produk TPT harus dievaluasi jangan sampai menimbulkan gejolak yang lebih panjang," ujar Huda.
Permintaan dari AS dan Cina Turun
Industri tekstil mempunyai tekanan yang cukup kuat dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu diperparah karena permintaan global seperti Amerika Serikat (AS) dan Cina mengalami penurunan dan membuat permintaan industri tekstil melambat.
Menurut Huda, kondisi AS yang sudah membaik juga tidak bisa mengangkat permintaan tekstil. Sebaliknya, permintaan Cina melambat karena jumlah pasokan di sana juga berlebih.
Di sisi lain, tekanan produk impor sangat terasa setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga Atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Regulasi tersebut berlaku sejak Mei 2024.
Regulasi ini juga muncul di tengah permintaan dari dalam negeri yang melambat dan masyarakat juga banyak memilih produk impor karena harganya yang lebih murah. "Jadi tekanan dari dalam negeri ada, dari luar negeri juga kuat. Maka tak ayal industri tekstil tumbang," ujar Huda.
Mengatasi Dampak Impor Ilegal
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mendesak pemerintah untuk mengatasi dampak barang impor ilegal. Karena kondisi ini telah menggerus daya saing industri tekstil domestik. "Sekarang sudah saatnya kebijakan impor harus diperkuat," kata Yusuf.
Menurut Yusuf, kebijakan impor bisa diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat di pelabuhan. Ia mencontohkan penerapan sistem pemantauan elektronik yang lebih canggih.
Selain itu, melalui pengaturan tarif impor dan insentif untuk industri lokal perlu ditinjau kembali agar lebih adil. "Jika industri tekstil lokal mampu bersaing dengan harga yang kompetitif, kita bisa mengurangi ketergantungan pada barang impor sekaligus menjaga stabilitas industri tekstil nasional," ujar Yusuf.
