Kemenkeu Pastikan Danantara Tidak akan Ganggu Penerimaan Negara Bukan Pajak

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara memastikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidaka akan mengganggu penerimaan negara bukan pajak alias PNBP. 

“PNPB itu dari aktivitas ekonomi, misalnya dari sektor pertambangan, pelayanan-pelayanan. Jadi bisa masuk saja, enggak ada masalah itu,” kata Suahasil dalam acara Economic Outlook CNBC Indonesia di Jakarta, Rabu (26/2).

Dia menjelaskan, saat ini pemerintah akan fokus mendorong intensifikasi kegiatan ekonomi. Semakin tinggi intensifikasi kegiatan ekonomi di perekonomian maka tidak hanya PNBP tapi juga penerimaan negara secara keseluruhan akan naik.

“Karena itu sekarang fokus kami menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih tinggi intensifikasinya,” ucap Suahasil.

PNBP Jadi Sorotan

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti dividen BUMN yang tidak lagi masuk ke APBN setelah adanya Danantara. Kondisi ini dapat membuat penerimaan negara berkurang. 

"Jika dividen BUMN yang biasanya menjadi salah satu sumber PNBP (penerimaan negara bukan pajak) kini dikelola oleh Danantara, maka targetnya harus disesuaikan,” kata Yusuf kepada Katadata.co.id, Senin (24/2).

Pemerintah harus memiliki opsi lain dengan mencari sumber penerimaan berbeda untuk hilangnya dividen. “Jika penerimaan negara dari PNBP berkurang signifikan tanpa sumber pengganti yang memadai, setorannya tentu akan berkurang terutama dalam jangka pendek,” ujar Yusuf. 

Kekhawatiran Penggunaan Uang Pajak

Prabowo mengatakan Danantara akan mendapatkan suntikan dana dari hasil pemangkasan anggaran. Dalam 100 hari pemerintahannya, dia mengklaim telah menghemat Rp 300 triliun.

Salah satu tujuan penghematan itu agar Danantara bisa mendapatkan porsi anggaran. "Dana ini akan dialokasikan untuk dikelola Danantara, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional kita," kata Prabowo.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan langkah penyuntikan Danantara melalui duit APBN menimbulkan kekhawatiran penggunaan uang pajak masyarakat untuk investasi.

Terlebih, badan pengelola investasi itu memiliki imunitas karena tidak bisa diperiksa secara langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Padahal setiap uang negara yang disuntik kepada kementerian dan lembaga harus diperiksa oleh BPK dan KPK,” ujar Huda.