PNPB: Berita Penerimaan Negara Bukan Pajak Online - Info Terkini Terbaru Hari ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi aturan PNBP terkait automatic blocking system yang termuat dalam Permenkeu (PMK) No.58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Torehan produksi mineral sejak Januari hingga Maret tahun ini berkontribusi pada setoran PNBP yang mencapai Rp 54,95 triliun.

Komoditas tembaga menyumbang PNBP sektor minerba terbesar ketiga dalam bentuk setoran royalti, yakni mencapai Rp 4,8 triliun pada 2022.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewaspadai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP bakal melandai, bahkan turun, tahun ini. Target penerimaan diturunkan menjadi Rp 441,4 triliun.

Raihan PNBP pada 2022 dari hulu migas merupakan yang tertinggi sejak tahun enam tahun terakhir.

Program migrasi dari TV analog ke digital membuat setoran PNBP lewat Kementerian Kominfo bertambah.

Penerimaan negara dari hasil penjualan BBM dan gas bumi tahun ini mencapai Rp 1,3 triliun dalam bentuk PNBP.

Penerimaan negara dari sektor minerba melonjak jauh di atas target berkat lonjakan harga komoditas di sektor ini, salah satunya batu bara.

Setoran PNBP dari sektor hilir migas, yakni dari penjualan BBM dan gas, tahun ini telah mencapai 123% dari target sebesar Rp 1,02 triliun.

Hingga 11 November 2022 PNBP sektor minerba telah mencapai Rp 146 triliun atau 145,8% di atas target tahun ini. Salah satunya berkat keberhasilan hilirisasi yang telah berjalan.

Ditjen Imigrasi optimistis peresmian sistem pembayaran online untuk visa, dapat membuka potensi pariwisata dan ekonomi secara luas di Indonesia.

Kominfo mencatatkan PNBP terus meningkat sejak 2018. Tahun depan, kementerian menargetkan sumbangan ke negara Rp 25,7 triliun.

Sri Mulyani menargetkan penerimaan perpajakan naik 4,8% menjadi Rp 2.016,9 triliun atau mencetak rekor baru. Namun, kenaikannya lebih rendah dibandingkan dua tahun terakhir.

Kementerian Keuangan mengidentifikasi 112 perusahaan tambang yang menunggak pembayaran PNBP dalam entk iuran PKH. Baru 32 perusahaan yang berhasil ditagih.

Penerimaan negara dari layanan KUA turun 6% dibandingkan semester I 2021 sebesar Rp 330 miliar.