DPR Minta Pemerintah Waspadai Dampak Trump Kenakan Tarif Impor 32% ke Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespons langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengerek tarif impor untuk hampir semua negara, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif 32%.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai kebijakan tarif perdagangan baru yang diterapkan Amerika Serikat di era Trump 2.0 akan memberikan dampak signifikan terhadap ekspor Indonesia ke AS. 

Selain itu ia meminta agar pemerintah melakukan konsolidasi menyeluruh dengan semua pemangku kepentingan untuk menghadapi kebijakan tersebut. Ia juga menilai perlu hati-hati dalam menghitung dampak positif dan negatiftarif baru tersebut terhadap kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

“Menghitung detail dampak tarif tambahan baru pada ekonomi Indonesia secara keseluruhan, baru merumuskan kebijakan antisipasinya menghadapi tarif tambahan baru tersebut,” kata Misbakhun ketika dihubungi wartawan, Kamis (3/4).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, mengungkapkan bahwa kebijakan Amerika Serikat yang mengenakan tinggi terhadap produk Indonesia merupakan alarm serius bagi perekonomian nasional. Ia meminta pemerintah perlu merespons dengan cepat dengan langkah yang berpihak pada kepentingan ekonomi domestik.

“Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan, harus turun tangan penuh,” kata Hanif di Jakarta.

Per 2 April 2025, Amerika Serikat mulai memberlakukan tarif dasar sebesar 10% ditambah dengan tambahan tarif 32% untuk produk-produk Indonesia. Hanif mengatakan, ekspor Indonesia ke AS pada tahun lalu mencapai US$31 miliar atau sekitar Rp500 triliun, dengan produk utama seperti alas kaki, tekstil, minyak nabati, dan alat listrik.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu juga mengakui bahwa dampak dari tarif baru AS dapat meluas jika tidak segera direspons dengan langkah yang tepat. Ia mengkhawatirkan ada penurunan ekspor, peningkatan angka PHK, meningkatnya inflasi, dan melemahnya daya beli masyarakat akibat langkah Trump ini.

Di sisi lain, rupiah juga tertekan ke level Rp16.675 per dolar, meskipun Bank Indonesia (BI) sudah melakukan intervensi dengan mengeluarkan lebih dari US$4,5 miliar dari cadangan devisa.

“Strategi moneter sangat penting. Tapi kalau strategi fiskal dan sektor riil tak diperkuat, ekonomi Indonesia bisa limbung,” katanya.

Hanif meminta pemerintah membuka pasar ekspor baru, terutama ke negara-negara anggota BRICS dan Afrika, sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Selain itu, perlu penguatan UMKM serta industri lokal yang berbahan baku dalam negeri.

 “Tarif tinggi dari AS harus jadi momentum untuk produk lokal naik kelas. Indonesia butuh keberanian dan dukungan konkret,” kata Hanif.

 Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib, juga menyoroti beberapa langkah penting yang perlu diambil Indonesia menghadapi dinamika global yang dipicu oleh kebijakan proteksionisme Trump. Pertama, dinamika rantai pasokan global dan ketegangan geopolitik akan terus berlanjut.

Kedua, mempercepat transformasi industri, termasuk meningkatkan standar internasional dan mempercepat hilirisasi industri yang telah dimulai oleh pemerintah sebelumnya. Menurutnya, efisiensi industri adalah hal yang wajib dilakukan.

Ketiga, mitigasi dampak terhadap UMKM berbasis ekspor dan sektor padat karya. Keempat, Najib menyarankan agar Indonesia melakukan evaluasi terhadap seluruh perjanjian dagang bilateral dan multilateral yang ada, dengan tetap mengutamakan kepentingan domestik negara.

 “Lalu kemandirian pangan harus betul-betul berjalan sukses,” ujar Ahmad.