Letjen Djaka Jadi Dirjen Bea Cukai, Mampukah Raih Target Penerimaan Rp 301 T?

Presiden Prabowo Subianto telah memanggil dua sosok yang akan mengisi posisi strategis di Kementerian Keuangan, salah satunya untuk jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nama yang mencuat untuk posisi ini adalah Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budi Utama.

Perwira aktif TNI Angkatan Darat ini dipastikan akan dihadapkan pada tantangan besar, termasuk memenuhi target penerimaan Bea dan Cukai yang ditetapkan sebesar Rp301,6 triliun pada 2025.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menilai peningkatan pendapatan Bea Cukai bukan hanya soal ketegasan dalam pengawasan barang ilegal, tetapi juga membutuhkan kemampuan konseptual dalam merancang kebijakan fiskal.

“Ini juga butuh konseptor, misalnya dalam memperluas objek cukai. Itu kan bukan urusan militer,” ujar Bhima, Kamis (22/5).

Bhima khawatir potensi shortfall penerimaan akan kembali terjadi di tengah maraknya rokok ilegal, banjir barang impor ilegal, serta dampak perang dagang global.

Ia menilai pengangkatan militer aktif ke jabatan sipil tidak otomatis menjamin perbaikan kinerja pengawasan, bahkan bisa memicu penyalahgunaan wewenang.

“Tidak ada jaminan pengawasan menjadi lebih baik. Ini justru bisa memicu penyalahgunaan wewenang dan merusak jenjang karier pegawai Bea Cukai,” katanya.

Bhima menyebut sejumlah pekerjaan rumah yang menanti Djaka bila resmi menjabat, mulai dari perluasan objek cukai seperti batubara, pengawasan ketat di pelabuhan dan perbatasan, hingga pengaturan cukai rokok yang efektif untuk menekan peredaran rokok ilegal.

"Indonesia juga perlu melakukan reformasi sistem administrasi yang rumit sehingga memudahkan pelaku usaha," kata Bhima.

Membasmi Rokok dan Impor Ilegal

Senada dengan Bhima, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar juga mendesak pemberantasan rokok ilegal harus menjadi prioritas utama Dirjen Bea Cukai yang baru.

“Rokok ilegal sudah sangat marak dan merugikan negara triliunan rupiah. Bahkan ada dugaan backing dari oknum aparat,” ujar Fajry.

Selain itu, pengawasan terhadap impor barang ilegal seperti tekstil juga sangat penting. Hal ini dinilai penting untuk lindungi industri pengolahan dalam negeri.

Terlebih, perang dagang global juga membuat banyak barang murah ilegal dari Cina yang masuk ke Indonesia. "Ini menjadi ancaman serius industri pengolahan," kata dia.

Pernah Dikaitkan dengan Tim Mawar

Namun, Djaka bukan tanpa kontroversi. Ia pernah dikaitkan dengan Tim Mawar, satuan dalam Kopassus yang disorot publik karena terlibat dalam operasi penangkapan aktivis pro-demokrasi menjelang akhir Orde Baru.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999, Djaka dijatuhi hukuman penjara selama 16 bulan karena keterlibatannya dalam kasus tersebut.