Sri Mulyani Respons Ancaman Trump Soal Tarif Tambahan 10% Bagi Anggota BRICS
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkaitan dengan tarif tambahan untuk anggota BRICS. Ancaman ini muncul di tengah proses negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat terkait tarif resiprokal yang belum rampung.
“Kita akan terus mengikuti saja karena Indonesia kan masih di dalam proses pembicaraan dengan pemerintah Amerika,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR, Senin (7/7).
Saat ini tenggat waktu penundaan tarif balasan AS sebesar 32% untuk Indonesia semakin dekat yakni 9 Juli 2025. Sri Mulyani memastikan Indonesia terus mengupayakan proses negosiasi dengan optimal.
Ancaman Trump
Trump mengancam akan menerapkan tarif tambahan hingga 10% bagi negara anggota BRICS. Hal ini terjadi di tengah pertemuan negara-negara anggota BRICS pada pekan ini di Brasil.
"Setiap negara yang berpihak dengan kebijakan anti-Amerika BRICS, akan dikenakan tarif tambahan 10%,” kata Trump melalui unggahannya di media sosial Truth Social, dikutip Senin (7/7).
Trump menegaskan ancaman kenaikan tarif ini tidak ada pengecualian. Meski begitu, Trump tidak menjelaskan lebih rinci mengenai pernyataan kebijakan anti-Amerika tersebut dalam unggahannya.
Indonesia Akan Terdampak?
Indonesia saat ini sudah resmi menjadi anggota BRICS sejak 6 Januari 2025. Hal ini berarti ada kemungkinan RI yang juga masih melakukan proses negosiasi tarif resiprokal AS akan terdampak kebijakan Trump terhadap BRICS.
Pada 2009, anggota BRICS hanya berisikan Brasil, Rusia, India, dan Cina. Kini BRICS sudah memasukan Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia sebagai anggotanya.
Presiden Prabowo Subianto pun mendatangi pertemuan pertama Indonesia dengan BRICS. Ia tiba Pangkalan Angkatan Udara Galeao, Rio De Janeiro, Brasil pada Sabtu (5/7) pagi waktu setempat untuk menghadiri langsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS serta sejumlah agenda bilateral pada pekan ini.
