BI: QRIS Terintegrasi Kartu Nusuk, Jemaah Haji Bisa Transaksi Digital

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bahwa perluasan penggunaan layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan terus dilakukan, termasuk ke Arab Saudi. Dengan demikian, jemaah haji dan umrah ke depan dapat menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran.

Penggunaan QRIS ini akan terintegrasi dengan Kartu Nusuk. “Insya Allah, QR kita juga akan digunakan untuk para jemaah umrah dengan Kartu Nusuk,” kata Perry saat menghadiri Opening Ceremony Karya Kreatif Indonesia 2025 di JCC, Kamis (7/8).

Kartu Nusuk adalah kartu identitas digital resmi yang wajib dimiliki oleh seluruh jemaah haji yang berangkat ke Arab Saudi. Kartu ini diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi yang berisi data pribadi jemaah serta informasi perizinan ibadah yang terhubung dengan sistem layanan pemerintah.

Jika nantinya QRIS telah terintegrasi di Arab Saudi, Perry memastikan jemaah haji dan umrah akan lebih mudah bertransaksi. “Kartu Nusuk bisa digunakan dengan QRIS, pakai e-wallet juga bisa untuk berbelanja,” ujar Perry.

Pemerintah Incar Devisa Kembali ke RI

Pemerintah tengah membidik potensi transaksi jemaah haji dan umrah asal Indonesia yang diperkirakan mencapai US$ 8 miliar per tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut potensi tersebut bisa dimaksimalkan agar devisanya kembali masuk ke dalam negeri.

Untuk memanfaatkan potensi transaksi jemaah haji dan umrah, Airlangga menyarankan Indonesia meniru strategi Cina. Negara tersebut mampu menarik kembali devisa warganya di luar negeri melalui penggunaan sistem pembayaran digital buatan sendiri.

“Dia [Cina] keluar dengan sistem pembayaran dari negaranya, sehingga baliknya begitu juga,” ujar Airlangga pada 15 Mei 2025.

Menurutnya, Indonesia dapat melakukan hal serupa dengan memaksimalkan penggunaan QRIS di Arab Saudi, khususnya bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

Untuk itu, pemerintah mendorong perluasan penggunaan QRIS di Arab Saudi, khususnya bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menyatakan bahwa diskusi intensif sedang berlangsung dengan otoritas moneter Arab Saudi.

“Kami melakukan diskusi secara intens dengan Saudi Arabian Monetary Authority,” ujarnya dalam konferensi pers daring, Rabu (21/5).

Filianingsih juga mengungkapkan bahwa pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah tengah mengembangkan program digitalisasi pembayaran bagi jemaah asing.

“Mereka mendorong penggunaan pembayaran digital, terutama untuk negara-negara dengan jumlah jemaah besar, salah satunya Indonesia,” katanya.