CSIS Kritik Pemerintah Boros Anggaran: Rakyat Sulit Tapi Tunjangan DPR Naik

Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengkritik kebijakan belanja negara yang dijalankan pemerintah. Kritik ini muncul di tengah meluasnya aksi demonstrasi dalam beberapa hari terakhir.

“Ironisnya, arah belanja negara justru tidak adil dan malah menambah luka. Anggaran bantuan dan perlindungan sosial terus mengecil, sementara kita mendengar pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS,” ujar Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan, dalam diskusi daring CSIS, Selasa (2/9).

Mahalnya Ongkos Program Pemerintah

Di sisi lain, belanja pemerintah terus membengkak akibat tingginya biaya sejumlah program prioritas. Padahal tidak semua program tersebut bersifat efektif maupun mendesak.

Daftar program pemerintah dengan anggaran jumbo:

• Program makan bergizi gratis (MBG): Anggaran naik dari Rp 107 triliun pada 2025 menjadi Rp 335 triliun pada 2026.
• Belanja pertahanan, keamanan, dan ketertiban: Membutuhkan biaya besar Rp 565 triliun namun tidak transparan dan minim akuntabilitas.
• Program 80 Ribu Unit Koperasi Merah Putih: Membutuhkan anggaran Rp 3 miliar per unit koperasi. 

Tunjangan Pejabat dan DPR Naik

Keresahan masyarakat kian meningkat menyusul kenaikan tunjangan bagi pejabat dan anggota DPR. Isu ini bahkan menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi demo beberapa waktu terakhir.

“Tahun 2024 (anggaran) masih Rp 5,9 triliun. Di 2025 dan di 2026 itu menjadi Rp 9,9 triliun. Di mana, satu anggota DPR per bulan bisa menguasai atau mendapatkan Rp 1,4 miliar per orang,” kata Deni.

Deni menambahkan, jika gaji anggota DPR mencapai Rp100 juta per bulan per orang, maka secara total ada sekitar Rp1,3 triliun yang sebetulnya bisa dialihkan untuk kebutuhan lain di luar belanja anggota DPR.

Transfer ke Daerah Mengecil

Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, sehingga dana transfer ke daerah (TKD) terus tergerus.

Dalam APBN 2025, TKD dipangkas Rp50 triliun. Pada 2026, pemerintah bahkan berencana memangkasnya lagi hingga 24%.

“Akibatnya, dengan kapasitas fiskal yang terbatas di daerah, mau nggak mau pilihannya, pemerintah daerah menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan itu menjadi beban tambahan bagi masyarakat,” ujar Deni.

Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Deni menegaskan, solusi yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar pidato presiden. Menurutnya, pemerintah harus menyelesaikan akar masalah, yakni ketimpangan ekonomi yang terus mencekik masyarakat.

“Karena itu, pemerintah harus bisa membangun kembali kepercayaan fiskal melalui empati dan keteladanan,” ujar Deni.

Dia juga mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran dan mengakhiri berbagai privilese bagi elit. Selain itu, pemerintah diminta berhenti menyangkal kondisi ekonomi yang kian memburuk.

“Tingkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta layanan publik,” kata Deni.

Ia juga meminta pemerintah meninjau ulang sekaligus merancang ulang program prioritas agar lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Selain itu, Deni menilai pemerintah perlu membuka dialog dengan buruh dan pelaku usaha untuk mencegah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta meredam pelemahan ekonomi.