Purbaya jadi Menkeu, Pernah Singgung Strategi Sumitro untuk Bangun Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto telah melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Usai dilantik, Purbaya mengatakan dirinya kerap dipanggil Prabowo untuk berdiskusi.

"Saya diskusi beberapa kali di Hambalang, itu saja. Tapi bukan assessment, lebih ke diskusi ekonomi bersama menteri," kata Purbaya kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/9)

Purbaya juga pernah menyinggung pemikiran ayah Prabowo yakni Sumitro Djojohadikusumo sebagai salah satu jalan pembangunan ekonomi masa depan. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam Simposium Nasional Sumitronomics dan Arah Ekonomi Indonesia, yang diselenggarakan Katadata pada 3 Juni 2025.

Purbaya, yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mengatakan, Indonesia perlu strategi pembangunan seimbang dengan kontribusi pemerintah dan swasta.

"Hal tersebut sesuai dengan ajaran buku Profesor Sumitro, yakni pembangunan ekonomi yang berimbang," kata Purbaya saat itu.

Purbaya menilai Presiden Prabowo telah mengimplementasikan prinsip pembangunan perekonomian berimbang. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG kepada 82,9 juta orang penerima.

Purbaya berpendapat pelaksanaan MBG secara penuh akan meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi. Sebab, masyarakat akan menerima langsung intervensi pemerintah, sementara pertumbuhan ekonomi akan dijalankan sektor swasta.

Dia mengatakan, jika strategi ini berjalan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,5% hingga 7%. "Kalau tumbuh 8% mungkin harus sedikit berusaha, tapi bukan hal yang mustahil," ujarnya.

Karena itu, Purbaya menilai pemikiran Sumitro yang diterbitkan dalam disertasi pada 1943 masih relevan saat ini. Selain itu, Purbaya menilai kebijakan ekonomi selama 20 tahun terakhir tidak terlalu beda dengan pemikiran Sumitro, namun tidak sempurna.

"Ekonom harus mengeluarkan ilmu milik Sumitro agar bisa dimengerti dan bisa menciptakan perekonomian nasional yang lebih sejahtera dan mencapai status negara maju," katanya.

Dia mengatakan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional tidak pernah tembus 7% dalam pemerintah dua presiden terakhir. Hal tersebut didorong tidak ratanya mesin pertumbuhan swasta dan belanja pemerintah selama 20 tahun terakhir.

Purbaya mencatat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menumbuhkan perekonomian nasional per kapita hingga 200% dalam kepemimpinannya. Meski demikian, tingkat kepercayaan masyarakat buruk atau beberapa kali di bawah 80% lantaran rendahnya intervensi pemerintah.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memiliki tingkat kepercayaan maksimal di kisaran 100%. Namun perekonomian nasional per kapita hanya tumbuh 42% selama kepemimpinannya karena tertahannya perekonomian swasta. Hal tersebut tercermin dari rata-rata pertumbuhan kredit perbankan hanya 8%.

"Ke depan, kita perlu strategi pembangunan yang seimbang dengan kontribusi mesin pertumbuhan yang sinergis antara swasta dan pemerintah.," katanya.