Pemerintah Siapkan Rp 200 Triliun untuk Suntik Likuiditas Perbankan

Pemerintah berencana menempatkan dana hingga Rp200 triliun di perbankan untuk mendorong likuiditas dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Skema ini akan meniru tata kelola yang digunakan dalam pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

“Jadi itu nanti akan mirip tata kelolanya, tetapi intinya kan kita ingin mempercepat penambahan likuiditas di perekonomian sehingga itu nanti bisa menjadi kredit yang disalurkan untuk menggerakkan perekonomian," kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu di gedung DPR, Rabu (10/9).

Sebelumnya, pemerintah menempatkan dana Rp16 triliun pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk pembiayaan Kopdes Merah Putih. Tahun 2026, alokasi ini akan dilanjutkan sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan untuk koperasi desa mencapai Rp83 triliun.

Menurut Febrio, dana Rp200 triliun ini bisa bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang saat ini masih ditempatkan di Bank Indonesia. Namun, aturan tata kelola penempatan dana masih disiapkan, termasuk regulasi sebagai payung hukum kebijakan.

“Kita juga masih ada likuiditas yang bisa kita salurkan ke perbankan, dan itu nanti bisa digunakan untuk program-program kebijakan fiskal lainnya yang inovatif, yang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi sekarang kita sedang siapkan peraturannya,” ujar Febrio.

Ia menegaskan, dana ini tidak boleh digunakan bank untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Tentunya kita enggak mau perbankannya nanti menggunakan untuk beli SBN, itu tentunya kontraproduktif. Kita siapkan peraturannya,” katanya.

Penjelasan Menkeu Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pada awal tugasnya di Kementerian Keuangan ini akan menghidupkan dua mesin ekonomi yang mati. Keduanya yaitu mesin moneter dan mesin fiskal.

Langkah pertama yang bakal ia lakukan yaitu menyuntik dana untuk perbankan. “Saya sudah lapor ke presiden. Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya Rp 425 triliun di BI, cash. Besok saya taruh Rp 200 triliun,” kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9).

Pemindahan dana dari BI ke sistem perbankan ini ditujukan untuk menggenjot ekonomi. Sebab, nantinya bisa mendorong likuiditas, kredit, dan aktivitas ekonomi.

“Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Tapi mereka juga akan mendukung, artinya ekonomi akan hidup kembali,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan, hal ini akan dilakukan agar tidak terlalu banyak uang yang mengendap di BI yang seharusnya bisa mengalir ke sktor riil. Purbaya memastikan, dana yang akan dipindahkan dari BI merupakan anggaran pemerintah yang sebagian besar berasal dari pajak.

Menurutnya, dana tersebut nantinya akan dikelola oleh bank. Dia mengatakan, biasanya bank akan bergerak untuk mencari laba, salah satunya dengan menyalurkan kredit ke masyarakat.

“Jadi saya memaksa mekanisme market berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja supaya dapat return yang tinggi,” kata Purbaya.

Purbaya memastikan rencananya ini masih pada tahap pengajuan ke presiden. Ia mengatakan jika percobaan ini berhasil maka pihaknya akan mempertimbangkan untuk memperpanjang pelaksananya.

“Nanti kita akan berlanjut terus sampai kita lihat ada impact yang signifikan di sistem. Nanti saya akan ngomong dengan Gubernur BI mendukung kebijakan itu,” ujarnya.