Purbaya Bakal Otak-atik APBN 2025 untuk Biayai Program Stimulus Ekonomi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana merealokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk memenuhi kebutuhan program stimulus ekonomi. Ia memastikan anggaran yang akan diotak-atik adalah pos belanja yang dianggap tak mendesak untuk tahun ini. 

“Nanti saya sisir dulu. Kalau tempat-tempat yang enggak bisa belanja tahun ini, akan saya geser,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (1/10). 

Ia pun menegaskan, dana untuk stimulus bukan berasal dari pos anggaran baru. 

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, total kebutuhan anggaran untuk program stimulus masih dalam tahap pembahasan.

Adapun pemerintah menyiapkan Paket Ekonomi 2025 yang terdiri dari delapan program akselerasi pada 2025, empat program lanjutan pada 2026, serta lima program untuk penyerapan tenaga kerja.

8 Program Akselerasi Ekonomi 2025

1. Program magang lulusan perguruan tinggi untuk maksimal fresh graduate selama satu tahun dengan uang saku sekitar Rp 3,3 juta per bulan selama enam bulan. Anggaran untuk tahun 2025 dan 2026 senilai Rp 198 miliar dengan target 20 ribu penerima manfaat.
2. Perluasan pajak penghasilan ditanggung pemerintah atau PPh Pasal 21 DTP yang ditambah untuk sektor terkait pariwisata sebesar 100% selama tiga bulan untuk sisa tahun pajak 2025 untuk 552 ribu pekerja. Anggaran 2025 sebesar Rp 120 miliar dan 2026 senilai Rp 480 miliar.
3. Bantuan pangan selama dua bulan dalam bentuk 10 kilogram beras untuk 18,3 juta KPM dengan anggaran Rp 7 triliun.
4. Bantuan iuran JKK dan JKM untuk enam bulan sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah untuk mitra pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik. Anggaran yang disiapkan Rp 36 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan untuk 731.361 orang.
5. Program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan berupa relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PP maksimum BI Rate plus 3%, kredit developer maksimum BI Rate +4%, dan relaksasi SLIK OJKt. Anggaran yang disiapkan untuk 1.050 unit hunian ini Rp 150 miliar untuk selisih bunga yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.
6. Program padat karya tunai atau cash for work melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk upah harian dengan proyek periode September-Desember 2025. Besaran anggaran yang disiapkan melalui Kementerian PU Rp 3,5 triliun dan Kemenhub Rp 1,8 triliun untuk 609.465 orang.
7. Percepatan aturan deregulasi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2025 melalui integrasi sistem K/L dan RDTR Digital ke OSS di 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026. Estimasi anggaran Rp 175 miliar pada 2025 di tingkat pusat maupun daerah dan pada 2026 menjadi Rp 1,05 triliun.
8. Program perkotaan untuk perbaikan kualitas permukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gigs economy khususnya UMKM yang sumber dananya berasal dari dana contingency Pemda DKI Rp 2,7 triliun sebagai pilot project dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Program ini akan diperluas di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.

4 Program yang Dilanjutkan pada 2026

1. Perpanjangan PPh Final 0,5% untuk UMKM

• Penyesuaian penerima PPh Final 0,5%
• Estimasi anggaran: Rp 2 triliun
• Target: 542.000 wajib pajak UMKM

2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata

• Estimasi anggaran: Rp 480 miliar

3. PPh 21 DTP untuk pekerja industri padat karya

• Target: 1,7 juta pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta
• Estimasi anggaran: Rp 800 miliar

4. Diskon iuran JKK dan JKM untuk PBPU (Bukan Penerima Upah)

• Sasaran: pengendara transportasi online, pangkalan, petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, pekerja rumah tangga
• Target: 9,96 juta orang
• Estimasi anggaran: Rp 753 miliar

5 Program Penyerapan Tenaga Kerja

1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
2. Replanting di perkebunan rakyat
3. Kampung Nelayan Merah Putih
4. Revitalisasi tambak Pantura
5. Modernisasi kapal nelayan