Kemenkeu Kucurkan Triliunan untuk Bansos: dari PKH, Beasiswa hingga Sembako

Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat penyaluran sejumlah program bantuan sosial (bansos) dan perlindungan masyarakat sepanjang 2025. Program ini mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pangan, hingga perumahan.

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu melaporkan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) hingga 8 September 2025. Total dana yang sudah disalurkan mencapai Rp18,4 triliun.

Bantuan tersebut diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Realisasi ini setara 63,9% dari pagu anggaran Rp28,7 triliun.

Di bidang pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta berbagai beasiswa lainnya sudah menjangkau 12,2 juta siswa dengan total penyaluran Rp14,7 triliun. Angka ini mencapai 53,4% dari pagu Rp27,7 triliun.

Sementara itu, bantuan pangan lewat Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah mengucur Rp34,4 triliun untuk 18,3 juta KPM, atau sekitar 67,3% dari anggaran Rp51,2 triliun.

Dari sisi kesehatan, realisasi bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercatat paling tinggi, yakni Rp34,7 triliun untuk 96,7 juta peserta, mencapai 74,7% dari pagu Rp46,5 triliun.

Adapun tunjangan profesi bagi guru dan dosen non-PNS telah terserap Rp12,3 triliun untuk sekitar 1 juta penerima, atau 58% dari total Rp21,2 triliun.

Untuk sektor perumahan, penyerapan masih relatif rendah. Dari pagu Rp52,1 triliun, baru Rp18,8 triliun yang terealisasi, setara 36,1%, dengan capaian pembangunan sekitar 163,8 ribu unit rumah.

Program Pelayanan Publik

Program Makanan Bergizi Gratis telah disalurkan sebesar Rp13 triliun kepada 22,7 juta penerima, atau 18,3% dari pagu Rp71 triliun.

Program cek kesehatan gratis dan skrining Tuberkulosis (TB) telah terealisasi Rp3 triliun untuk 31,1 juta peserta. Nilai ini setara 32% dari pagu anggaran Rp9,3 triliun, termasuk untuk revitalisasi 32 rumah sakit.

Sementara Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda baru menerima Rp0,8 triliun untuk 165 sekolah, setara 4,9% dari pagu Rp14,4 triliun.

"Itu semua bagian dari kerja APBN untuk kita. APBN itu hadir lebih dekat dari yang kita kira," tulis akun resmi @ditjensef di Instagram, Jumat (3/10).