18 Gubernur Temui Menkeu Purbaya, Keluhkan Dana Transfer Daerah Dipangkas

Sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ramai-ramai mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (7/10). Kehadiran mereka bertujuan untuk membahas pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Terpantau hadir antara lain Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, hingga Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid.

Purbaya mengatakan dirinya menyambut baik kedatangan para gubernur tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima, sebanyak 18 gubernur hadir dalam pertemuan itu.

“Biar saja kita lihat keuangan daerah kita seperti apa, keuangan pemerintah seperti apa. Kita atur sesuai kondisi keuangan,” ujar Purbaya di Gedung Kemenkeu. 

Sebelumnya, Kemenkeu bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati penambahan alokasi TKD 2026 sebesar Rp43 triliun. Semula, TKD untuk 2026 diusulkan sebesar Rp649,995 triliun, dan setelah penambahan menjadi Rp692,995 triliun.

Penambahan ini dilakukan setelah muncul polemik terkait rencana penurunan alokasi TKD dalam RAPBN 2026. Dalam rancangan awal, TKD sempat ditetapkan turun sekitar 24,7% dibandingkan 2025. Meski sudah ditambah, anggaran TKD tetap lebih rendah dibandingkan alokasi 2025 yang mencapai Rp919 triliun.

Keluh Kesah Kepala Daerah

Usai bertemu Purbaya, beberapa kepala daerah mengaku telah menyampaikan keluhan mereka terkait penurunan TKD. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menjadi salah satu yang menyoroti pemotongan anggaran dari pusat.

“Total dana pusat ke daerah Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan pada 2025 sebesar Rp10 triliun. Pada 2026 itu tinggal Rp6,7 triliun, jadi kita kepotong Rp3,5 triliun. Dari potongan itu, terbesar ada di DBH, yaitu sekitar 60%,” ujar Sherly.

Menurutnya, hampir semua gubernur yang hadir menyampaikan keberatan serupa. Dengan perencanaan TKD 2026, dana yang tersedia hanya cukup untuk menutup belanja rutin.

“Belanja jalan, infrastruktur, dan jembatan jadi berkurang. Karena itu, kami minta agar jangan ada pemotongan," kata Sherly.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, yang hadir mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa, juga menyoroti kebijakan tersebut.

“Kami mewakili Bu Khofifah, intinya berharap kebijakan terkait transfer ke daerah ini bisa ada titik temu,” kata Emil.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menilai kebijakan pemotongan TKD kontras dengan keputusan Kementerian Keuangan yang masih menempatkan dana negara di perbankan hingga Rp200 triliun.

“Kami berharap daerah diberi kepercayaan. Kalau daerah diberi kepercayaan, tentu uang tidak semua harus di bank. Kas daerah juga bisa mengelola dengan baik, apalagi semua kepala daerah baru ini punya komitmen kuat untuk melaksanakan,” ujar Anwar.