Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 7.161 Triliun, Terbesar untuk Program Pemerintah

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2025 tumbuh melambat sebesar 2,0% (yoy) menjadi US$ 431,9 miliar atau setara sekitar Rp7.161 triliun (kurs Rp16.580 per dolar AS).

Laju ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 4,2% (yoy) pada Juli 2025. Meski melambat, porsi terbesar utang luar negeri Indonesia masih berasal dari program pemerintah.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi ULN sektor swasta.

“Perkembangan ini terutama bersumber dari melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta,” ujar Ramdan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/10).

Posisi ULN pemerintah pada Agustus 2025 tercatat sebesar US$ 213,9 miliar, tumbuh 6,7% (yoy). Pertumbuhan ini lebih lambat dibandingkan 9,0% (yoy) pada Juli 2025.

Ramdan menyebut perlambatan tersebut dipicu oleh melambatnya aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan ekonomi nasional,” katanya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah paling banyak dimanfaatkan untuk:

1. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,4%)
2. Jasa pendidikan (17,2%)
3. Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,7%)
4. Konstruksi (12,3%)
5. Transportasi dan pergudangan (9,0%)
6. Jasa keuangan dan asuransi (8,0%)

ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah. Sementara ULN swasta tercatat sebesar US$ 194,2 miliar, mengalami kontraksi 1,1% (yoy), lebih dalam dibandingkan 0,2% (yoy) pada Juli 2025.

Ramdan menjelaskan, penurunan ULN swasta terutama disebabkan oleh kontraksi pada sektor korporasi nonkeuangan sebesar 1,6% (yoy) serta melambatnya pertumbuhan ULN lembaga keuangan menjadi 0,8% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 81,2% dari total ULN swasta.

Lebih lanjut, Ramdan menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

“Rasio ULN terhadap PDB sebesar 30,0% pada Agustus 2025 relatif stabil dibandingkan Juli yang sebesar 29,9%. ULN jangka panjang juga mendominasi, dengan pangsa 85,9% dari total ULN,” katanya.

Ia menambahkan, BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi untuk memastikan pengelolaan utang yang aman dan produktif.

“Peran ULN akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sembari meminimalkan risiko terhadap stabilitas ekonomi,” ujar Ramdan.