Purbaya Pede Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Bisa Kerek Rasio Pajak di 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa percaya diri rasio pajak dapat naik ke level 11% pada 2026. Kenaikan ini didorong dari stimulus pemerintah dan perubahan arah kebijakan ekonomi. 

“Kalau saya efisien sekarang dan juga yang lain-lain (stimulus dan kebijakan ekonomi), harusnya lebih tinggi lagi. Kami ngejar ke arah sana (11%),” kata Purbaya di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Rabu (16/10).

Ia mengatakan stimulus dan kebijakan ekonomi yang baru muncul sebulan terakhir bisa meningkatkan rasio pajak yang per 2024 baru mencapai 10,08%. “Perubahan kebijakan baru satu bulan, baru kelihatan penuh triwulan keempat. Seandainya (rasio pajak) naik, sedikit naiknya,” ujar Purbaya.

Likuditas Rp 200 Triliun

Sejak menjambat menjadi Menteri Keuangan, Purbaya melakukan perubahan arah kebijakan ekonomi. Salah satunya dengan menempatkan uang negara hingga Rp 200 triliun menjadi likuiditas di perbankan.

Pemerintah menempatkan masing-masing Rp 55 triliun untuk Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI). Lalu juga Rp 25 triliun di Bank Tabungan Negara (BTN). Saluran likuiditas juga masuk ke Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp 10 triliun.

Guyuran likuiditas ini harapannya masuk ke kredit dan berdampak ke sektor riil sehingga mendongkrak perekonomian. Purbaya bahkan berencana memperluas penempatan uang negara ini ke bank daerah. Beberapa diantaranya seperti Bank Jawa Timur, Bank DKI Jakarta, dan Bank Jawa barat dan Banten.

Langkah ini diyakini dapat meningkatkan basis pajak di Indonesia. Menurut Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi, dana pemerintah di perbankan dapat menjadi pemicu cepat bagi kredit kerja yang langsung menyentuh aktivitas ekonomi riil.

Likuiditas yang lebih longgar menurunkan biaya dana dan mendorong bank mempercepat penyaluran kredit modal kerja ke sektor ritel, logistik, manufaktur, dan proyek yang siap dieksekusi. “Saat kredit mengalir ke persediaan, distribusi, dan produksi maka akan ada kenaikan transaksi dan basis pajak melebar,” kata Syafruddin kepada Katadata.co.id.

Pengamat perpajakan Prianto Budi Saptono menilai, penempatan dana pemerintah dapat memicu pertumbuhan di berbagai komponen. Hal ini mencakup ekonomi, investasi, konsumsi, dan ekspor yang semuanya berkontribusi pada penerimaan pajak.

“Untuk konsumsi dan belanja modal, kenaikan PPN dapat terjadi tahun ini, seiring dengan meningkatnya konsumsi dan belanja modal investasi,” ujar Prianto.

Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025

Pemerintah juga akan melanjutkan program stimulus ekonomi pada kuartal IV 2025. Dalam waktu dekat, pemerintah segera mengumumkan paket stimulus ekonomi ini.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu membocorkan ada insentif khusus untuk masyarakat miskin. “Bantuan khusus masyarakat miskin dan rentan untuk memperbaiki daya beli. (Nilai insentifnya) akan cukup besar,” kata Febrio di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Kamis (9/10).

Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan untuk pemberian stimulus khusus mendongkrak daya beli.  “Kami harapkan mungkin mulai seminggu, dua minggu lagi, itu sudah eksekusi. Kenapa? Karena kami harapkan ini memberikan boost (dorongan) untuk kuartal empat,” kata Febrio.

Pemerintah telah merilis 17 program paket ekonomi 2025 atau yang disebut 8+4+5 program. Program ini diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Istana Negara pada 15 September 2025. 

Program paket ekonomi ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pemulihan ekonomi, serta mendukung berbagai sektor utama di Indonesia. Berikut beberapa program yang masuk dalam paket stimulus tersebut antara lain:

• Program magang bagi mahasiswa dan lulusan baru agar lebih siap masuk dunia kerja.
• Perluasan insentif pajak ditanggung pemerintah, yang sebelumnya hanya untuk industri padat karya kini akan diperluas ke sektor lain.
• Bantuan pangan yang akan dilanjutkan tiga bulan ke depan.
• Perluasan perlindungan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian hingga ke pekerja lepas, termasuk pengemudi ojek online.
• Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pembiayaan perumahan, renovasi, hingga kepemilikan rumah.
• Program padat karya tunai (cash for work) di sektor perhubungan dan perumahan.