Berita Rasio Pajak Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkap kebocoran keuangan negara dalam berbagai sektor yang mencakup penerimaan, pengeluaran, dan inefisiensi, mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat dan bidang.

ADB menekankan pentingnya kebijakan dan efisiensi pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dan menghadapi tantangan rasio pajak rendah Indonesia terhadap PDB.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan penerimaan pajak sejak Januari hingga Agustus 2024 sudah terkumpul Rp 1.196,54 triliun.

Rendahnya rasio pajak Indonesia, yang hanya 10,5% dari PDB bisa berdampak besar pada peningkatan beban fiskal negara.

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana melebur Direktorat Pajak dan Bea Cukai menjadi Badan Otorita Penerimaan Negara untuk meningkatkan rasio pajak hingga 23% dari PDB.

Pemerintah perlu mempertimbangkan pajak progresif dan berkelanjutan di tengah himpitan keterbatasan fiskal saat ini.

Sistem baru pajak, Core Tax Administration System (CTAS) atau Core Tax akan mulai diimplementasikan pada tahun ini dan diharapkan dapat mendorong rasio pajak.

Menko Airlangga berharap sistem Core Tax bisa diimplementasikan tahun ini. Karena kehadiran sistem ini bisa meningkatkan rasio pajak Indonesia.

Konsekuensi bergabung dalam OECD, Indonesia harus siap untuk tidak lagi menjadi negara penerima bantuan pembangunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani diperkirakan bakal sulit mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp 1.988,9 triliun karena menghadapi tantangan dari pelemahan harga komoditas dan konsumsi rumah tangga.

Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Soedradjad Djiwandono melihat peluang untuk meningkatkan rasio pajak dengan membasmi kongkalikong pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak menyusun analisa kebijakan dan peta jalan (road map) untuk mencapai rasio pajak 12%-23% dari PDB pada tahun 2025.

Rasio pajak pada masa pemerintahan Jokowi lebih rendah dibandingkan pada masa SBY. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, harga komoditas hingga kebijakan pajak di tiap pemerintahan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut perbaikan rasio pajak dapat mendorong peringkat kredit Indonesia menjadi single A.

Sejumlah ekonom memperkirakan, pemerintahan era Prabowo Subianto akan sulit merealisasikan target rasio pajak sebesar 11,2%-12% pada tahun 2025.