Purbaya Temui Gibran, Bahas Keluhan Pemda soal Pemangkasan Anggaran

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Jumat (17/10). Dalam pertemuan itu, Purbaya membahas belanja pemerintah daerah (pemda) yang menjadi sorotan para kepala daerah.

Menurut Purbaya, pembahasan tersebut muncul setelah Gibran menyampaikan keresahan sejumlah pemimpin daerah terkait pemotongan anggaran.

“Jadi sama suaranya dengan para gubernur yang datang ke sini (Kantor Kemenkeu),” kata Purbaya di Gedung Kemenkeu, Jumat (17/10).

Purbaya menuturkan, Gibran juga meminta penjelasan dari Kementerian Keuangan soal solusi atas keluhan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat belum dapat berbuat banyak dalam jangka pendek.

“Paling saya meminta pemda untuk merapikan belanja-belanja kuartal I tahun depan,” ujarnya.

Ke depan, Purbaya berencana mengevaluasi serapan anggaran daerah. Ia optimistis, jika penyerapan anggaran bisa maksimal, maka hal itu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan besaran dana bagi hasil (DBH).

“Kalau ekonominya bagus, income kita meningkat juga. Kita akan lihat berapa yang bisa kita bagi ke daerah. Jadi daerah jangan terlalu cemas, kami juga memikirkan stabilitas nasional,” kata Purbaya.

Daerah Protes Pemangkasan TKD

Sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sebelumnya mendatangi kantor Menteri Keuangan pada Selasa (7/10). Mereka ingin membahas pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) oleh Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Kemenkeu bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati penambahan alokasi TKD 2026 sebesar Rp43 triliun, dari Rp649,995 triliun menjadi Rp692,995 triliun. Meski sudah ditambah, alokasi TKD 2026 tetap lebih rendah dibandingkan 2025 yang mencapai Rp919 triliun.

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menjadi salah satu kepala daerah yang paling vokal menyampaikan keluhan tersebut.

“Total dana pusat ke daerah Provinsi Maluku Utara pada 2025 sebesar Rp10 triliun. Pada 2026 tinggal Rp6,7 triliun, jadi kami kepotong Rp3,5 triliun. Dari potongan itu, terbesar ada di DBH, sekitar 60%,” ujar Sherly.

Menurut Sherly, hampir semua gubernur yang hadir menyampaikan keberatan serupa. Dengan perencanaan TKD 2026, dana yang tersedia hanya cukup untuk menutup belanja rutin.

"Belanja jalan, infrastruktur, dan jembatan jadi berkurang. Karena itu, kami minta agar jangan ada pemotongan,” ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, yang hadir mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa, berharap ada titik temu antara pusat dan daerah.

“Kami mewakili Bu Khofifah, intinya berharap kebijakan terkait transfer ke daerah ini bisa ada titik temu,” kata Emil.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menilai kebijakan pemotongan TKD kontras dengan fakta bahwa Kemenkeu masih menempatkan dana negara di perbankan hingga Rp200 triliun.

“Kami berharap daerah diberi kepercayaan. Kalau daerah diberi kepercayaan, tentu uang tidak semua harus di bank. Kas daerah juga bisa mengelola dengan baik, apalagi semua kepala daerah baru ini punya komitmen kuat,” kata Anwar.