Berita Pemda Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah pusat akan menarik kembali kewenangan penerbitan izin tambang pasir kuarsa dari pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dan mencegah penyalahgunaan izin.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan faktor yang melatarbelakangi dana triliunan rupiah milik Pemda mengendap di bank.

Pemda harus memastikan ada perbaikan sistem pengelolaan sampah di hulu, mulai dari pengumpulan hingga pengangkutannya ke TPA.

Pemda tidak bisa mengelola potensi energi bersih di wilayahnya karena kewenangan yang terbatas.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengklarifikasi masalah dana pemda yang mengendap di bank, menyusul pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tentang total dana yang mencapai Rp 234 triliun.

Menkeu Purbaya meminta maaf atas polemik dana daerah yang mengendap di bank, mengkritik lambatnya penyerapan anggaran dan menekankan pentingnya memaksimalkan penggunaan anggaran.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan PP No. 38/2025, memungkinkan Pemda dan BUMD memperoleh pinjaman dengan bunga rendah dari APBN, diatur Kemenkeu untuk mendukung pembangunan.

Menkeu Purbaya menjelaskan aturan baru tentang pinjaman APBN, yang dirancang untuk membantu pemda dan BUMN di periode krisis keuangan sementara.

Presiden Prabowo mengesahkan PP dengan dasar hukum bagi pemda, BUMN, dan BUMD untuk pinjaman APBN, namun Kemenkeu perlu tetapkan batasan efektif guna mencegah peningkatan utang tak produktif.

Konflik antara Gubernur Jawa Barat dan Menteri Keuangan Purbaya mengenai dana pemda Rp233 triliun yang mengendap di bank menyoroti pentingnya eksekusi anggaran waktu dan transparansi keuangan.

Bahasan panas mengenai simpanan triliunan rupiah pemda di perbankan mencuat, dengan pernyataan dari BI dan kritik dari Gubernur Jawa Barat serta tanggapan dari Menteri Keuangan.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda mengajak kerjasama para kepala daerah menghadapi pengurangan TKD dengan kolaborasi meningkatkan PAD bersama BPK.

Menkeu Purbaya bertemu Wakil Presiden Gibran untuk membahas keluhan pemotongan anggaran daerah, menjanjikan evaluasi dan penanganan untuk stabilitas nasional ekonomi.

Kemenkeu mengatur penggunaan anggaran transfer ke daerah untuk memaksimalkan belanja pemerintah daerah, memastikan efektivitas dan fokus capaian pelayanan publik.

Pemerintah pusat mendorong Pemda untuk menyusun Profil Kehati Daerah sebagai dasar identifikasi kawasan bernilai penting.