Berita Pemda Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Ruang bagi pemerintah daerah dalam melakukan manuver fiskal akan semakin sempit pada tahun ini akibat kebijakan terkait alokasi TKD dan batas defisit APBD.

Pemerintah pusat mengingatkan pemerintah daerah agar bijaksana menaikkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menginginkan pemerintah daerah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 menggunakan alfa tertinggi yakni 0,9.

Menaker targetkan Pemda sudah umumkan upah minimum provinsi maksimal 24 Desember 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan insentif fiskal untuk pemerintah daerah (Pemda) yang berhasil menjaga stabilitas harga mencapai Rp 786 miliar.

Pemerintah pusat akan menarik kembali kewenangan penerbitan izin tambang pasir kuarsa dari pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dan mencegah penyalahgunaan izin.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan faktor yang melatarbelakangi dana triliunan rupiah milik Pemda mengendap di bank.

Pemda harus memastikan ada perbaikan sistem pengelolaan sampah di hulu, mulai dari pengumpulan hingga pengangkutannya ke TPA.

Pemda tidak bisa mengelola potensi energi bersih di wilayahnya karena kewenangan yang terbatas.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengklarifikasi masalah dana pemda yang mengendap di bank, menyusul pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tentang total dana yang mencapai Rp 234 triliun.

Menkeu Purbaya meminta maaf atas polemik dana daerah yang mengendap di bank, mengkritik lambatnya penyerapan anggaran dan menekankan pentingnya memaksimalkan penggunaan anggaran.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan PP No. 38/2025, memungkinkan Pemda dan BUMD memperoleh pinjaman dengan bunga rendah dari APBN, diatur Kemenkeu untuk mendukung pembangunan.

Menkeu Purbaya menjelaskan aturan baru tentang pinjaman APBN, yang dirancang untuk membantu pemda dan BUMN di periode krisis keuangan sementara.

Presiden Prabowo mengesahkan PP dengan dasar hukum bagi pemda, BUMN, dan BUMD untuk pinjaman APBN, namun Kemenkeu perlu tetapkan batasan efektif guna mencegah peningkatan utang tak produktif.

Konflik antara Gubernur Jawa Barat dan Menteri Keuangan Purbaya mengenai dana pemda Rp233 triliun yang mengendap di bank menyoroti pentingnya eksekusi anggaran waktu dan transparansi keuangan.