Kemenkeu Genjot Belanja APBN Demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6% di 2026

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mendorong kementerian/lembaga (K/L) untuk merealisasikan mayoritas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 pada kuartal I. Langkah ini dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6% pada tahun depan. 

“Strategi untuk 2026, khususnya APBN, itu harus makin dini belanjanya. Kami akan lihat terutama di kuartal I, K/L dengan belanja yang besar itu akan kami koordinasikan agar benar merealisasikan mayoritas belanja di kuartal I,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam acara Economic Outlook: Tahun 2026, Tahun Ekspansi di Jakarta, Rabu (5/11).

Febrio mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dalam jangka pendek. Sementara untuk tahun ini, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%.

Pada kuartal III 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04%, dan pemerintah menargetkan pertumbuhan dapat meningkat menjadi 5,5% pada kuartal IV 2025.

“Kami harap sentimen akan terus terbangun dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di tahun 2025, khususnya kuartal keempat, dan kami lanjutkan di kuartal I-2026,” ujarnya.

Tiga Mesin Utama Pertumbuhan Ekonomi RI

Febrio menjelaskan terdapat tiga mesin utama pertumbuhan ekonomi yang akan terus dioptimalkan, yaitu instrumen fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi. Kemenkeu juga memastikan instrumen fiskal tetap aktif dalam mendorong dua mesin pertumbuhan lainnya.

“Kalau mesin fiskal dan sektor keuangan hidup, tapi iklim usaha tidak membaik, ini akan timpang. Jadi tiga-tiganya harus dilakukan,” kata Febrio.

Sebagai contoh, pemerintah akan menginjeksikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat penyaluran kredit kepada sektor riil.

Sementara itu, untuk memperkuat iklim investasi, Kemenkeu akan meningkatkan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain dalam mendukung dunia usaha agar tidak tertinggal dari dua mesin pertumbuhan lainnya.

“Ini membutuhkan kolaborasi yang kuat di antara kabinet untuk mewujudkan hasil dari mesin-mesin pertumbuhan ini,” ujar Febrio.