Airlangga Nilai Moody’s Belum Tangkap Arah Kebijakan Ekonomi Baru RI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons perubahan outlook Moody’s dari stabil ke negatif. Dia mengatakan, lembaga pemeringkat tersebut belum sepenuhnya memahami arah kebijakan ekonomi Indonesia yang baru, terutama setelah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurut Airlangga, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini memang berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Dia menjelaskan, tahun ini pemerintah banyak mengalokasikan APBN untuk mendanai berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.

Sementara itu, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi kini dilakukan melalui Danantara, bukan lagi sepenuhnya melalui APBN.

“Ini yang banyak rating agency, ataupun di pasar keuangan global belum paham. Jadi ini yang harus kita beri penjelasan,” kata Airlangga dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, (5/2).

Ia mengatakan, kehadiran Danantara justru membuka ruang reformasi terhadap badan usaha milik negara (BUMN) yang selama ini diminta untuk dipisahkan dari fungsi anggaran negara dan dikelola lebih menyerupai sektor swasta. 

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  mengapresiasi Moody’s yang mempertahankan peringkat utang Indonesia di posisi Baa2, namun merevisi outlook dari stabil menjadi negatif.

“Pemerintah bersama Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan nilai tukar serta stabilitas pasar keuangan. Sinergi fiskal dan Danantara akan dioptimalkan,” seperti yang tertulis dalam keterangan resmi Kemenkeu dikutip Jumat (6/5).

Moody’s Revisi Outlook Indonesia Jadi Negatif

Diberitakan sebelumnya, Moody’s Ratings mengubah outlook peringkat utang Pemerintah Indonesia menjadi negatif. Namun mereka tetap mempertahankan peringkat kredit jangka panjang mata uang lokal dan asing di level Baa2, alias satu tingkat di atas batas investment grade atau layak investasi.

"Terlepas dari munculnya risiko, penegasan (peringkat Baa2 untuk Indonesia) tersebut juga didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana yang telah menghasilkan stabilitas makroekonomi," tulis lembaga itu dalam pengumumannya.

Moody’s mencatat, dalam setahun terakhir terjadi peningkatan volatilitas di pasar saham dan nilai tukar, yang antara lain dipicu oleh komunikasi kebijakan yang dinilai kurang efektif serta melemahnya konsistensi proses pengambilan kebijakan.

Posisi peringkat utang terakhir Indonesia:

(Sumber: laporan Kementerian Keuangan RI)

Moody’s juga menyoroti ekspansi program sosial seperti MBG dan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dinilai dapat menekan fleksibilitas anggaran negara.

Mereka juga menyoroti pembentukan Danantara  yang mengelola aset BUMN dengan nilai lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar 60% dari PDB nominal Indonesia 2025. Ketidakpastian terkait tata kelola, pendanaan, dan prioritas investasi Danantara dinilai dapat menimbulkan risiko kewajiban kontinjensi bagi pemerintah.