Bank Dunia Kritik Subsidi BBM RI: Setengahnya Dinikmati 20% Orang Terkaya

Bank Dunia menyoroti beban fiskal akibat kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah di tengah lonjakan harga minyak global. Lembaga ini menemukan, setelah dari subsidi BBM justru dinikmati 20% rumah tangga terkaya. 

Berdasarkan laporan terbaru Bank Dunia bertajuk Prospek Ekonomi Indonesia Edisi Juni, lembaga ini menilai, guncangan harga minyak global menimbulkan beban APBN dan menggerus ruang fiskal. Namun, lembaga ini menilai ada peluang dilakukannya reformasi pada subsidi BBM.  

Bank Dunia menyebut paket reformasi yang kredibel perlu menggabungkan tiga elemen. Pertama, penyesuaian harga secara bertahap dan diumumkan di muka untuk mengurangi perbedaan antara harga subsidi dengan harga pasar.

Kedua, bantuan langsung tunai yang ditargetkan untuk 40% rumah tangga paling miskin untuk mengimbangi dampak yang ditimbulkan—jumlah nominal bantuan yang diberikan setiap bulan tidak menimbulkan beban fiskal yang terlampau besar, yakni hanya 10% dari total penghematan subsidi BBM. 

Ketiga, realokasi penghematan subsidi BBM perlu dilakukan secara transparan untuk kegiatan perlindungan sosial, investasi publik, dan memberikan dukungan mata pencaharian bagi kelompok yang terdampak. 

“Penghematan fiskal dari pendekatan ini akan terakumulasi seiring waktu—diperkirakan akan setara dengan 1,3% dari PDB selama dua tahun pertama dan akan naik menjadi 2,1% setelah kebijakan penyesuaian harga diterapkan secara penuh,” kata Bank Dunia. 

Bank Dunia juga menekankan hal yang patut diingat yakni prinsip-prinsip implementasi sama pentingnya dengan desain. Menurut Bank Dunia, implementasi berurutan secara bertahap, komunikasi publik yang jelas, kesiapan sistem pelaksanaan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dan perhitungan yang transparan tentang bagaimana penghematan subsidi BBM akan diinvestasikan kembali bakal membangun kepercayaan yang dibutuhkan untuk mempertahankan reformasi.

Menurut Bank Dunia, reformasi subsidi BBM dapat mengubah respons fiskal pasca-guncangan menjadi penyesuaian yang lebih berkelanjutan jika diintegrasikan dalam “kesepakatan nasional” yang lebih luas. 

Secara keseluruhan, menurut Bank Dunia, pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan alokasi belanja rutin yang  berimbal hasil rendah ke investasi modal yang berdampak tinggi. 

“Analisis Bank Dunia menunjukkan bahwa angka multiplier untuk investasi publik Indonesia sekitar 1,4—artinya US$1,0 yang diinvestasikan dalam belanja modal akan menghasilkan aktivitas ekonomi senilai US$1,4 setelah periode dua tahun,” kata Bank Dunia. 

Sebaliknya, angka multiplier untuk belanja konsumsi rutin secara statistik tidak terbukti berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Pengganda fiskal (fiscal multiplier) adalah rasio yang mengukur perubahan pendapatan nasional yang dapat diperoleh dari belanja pemerintah. 

“Hasil temuan ini memperkuat argumen untuk mengalokasikan sumber daya untuk keperluan investasi, yang turut mendorong aktivitas sektor swasta (dengan angka multiplier sekitar 1,2),”   kata Bank Dunia.