Purbaya Pastikan Anggaran MBG Dipangkas, KDMP Dicairkan Setelah Audit Ketat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 sebagai langkah efisiensi. Namun, ia menyebut nilai efisiensi anggaran MBG masih dalam perhitungan Badan Gizi Nasional (BGN). 

“BGN-nya lagi bingung kali ya, lagi mengitung. Tapi yang jelas akan ada efisiensi,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7). 

Purbaya memastikan, efisiensi ini beriringan dengan langkah Kementerian Keuangan yang turut mengawasi pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

“Jadi, jangan takut pemerintah (bakal) membelanjakan uang secara sembarangan. Karena sekarang BGN sudah kerja sama dengan (Kementerian) Keuangan. Mereka minta kami mengawasi (pelaksanaan MBG) di seluruh Indonesia,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Jika ditemukan kejanggalan, Purbaya menyatakan pemerintah tidak segan-segan menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait. 

“Kami akan jalankan dari tim Perbendaharaan (DJPb) seluruh Indonesia akan ngecek seluruh BGN yang ada. Nanti kalau jelek kami lapor, kalau perlu kita tutup. Jadi, enggak akan tanpa monitoring seperti dulu lagi,” kata dia.

Pencairan Anggaran KDMP Tunggu Hasil Audit BPKP

Di sisi lain, Purbaya juga menuturkan pencairan anggaran program prioritas pemerintah lainnya, yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan dilakukan jika sudah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Ia menjelaskan, skema terbut menjadikan pencairan anggaran BPKP akan aman nantinya. Meski begitu, Purbaya menyebut tak ada efisiensi berkaitan dengan KDMP.  

“Untuk KDMP kan gini, saya bayar cicilannya setiap tahun. Untuk koperasi yang sudah diaudit oleh BPKP. Jadi untuk saya aman, enggak ada masalah. Kalau gagal auditnya, ya sudah enggak dibayar,” kata Purbaya.