Purbaya Rem Permintaan Anggaran K/L, Jaga Defisit Tak Lewati 3%

3 Agustus 2026, 20:20

ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/wsj.

Menteri Keuangan yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan konferensi pers hasil rapat berkala KSSK III tahun 2026 di Jakarta, Senin (3/8/2026). KSSK menyatakan kondisi fiskal, moneter dan sektor keuangan selama Triwulan II 2026 tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat dengan didukung koordinasi dan sinergi kebijakan antarotoritas.

Membuat ringkasan dengan AI

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, pemerintah tidak akan mengakomodasi seluruh usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian/Lembaga (K/L) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Langkah ini dilakukan untuk menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Bendahara negaara mengatakan, pemerintah telah menyetujui sebagian usulan tambahan anggaran K/L. Namun, keputusan akhir masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ada yang disetujui, tapi enggak semua. Kalau enggak, bangkrut dong. Kalau enggak kan lewat 3% (defisit),” kata Purbaya kepada wartawan usai konferensi pers hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III 2026 di Jakarta, Senin (3/8).

Sejumlah Kementerian dan Lembaga sebelumnya mengajukan tambahan anggaran dengan total mencapai Rp 900 triliun dalam pembahasan awal RAPBN 2027. Namun, Purbaya tidak mengungkapkan besaran usulan yang akhirnya disetujui pemerintah.

“Kami jaga defisitnya di level tertentu. Dan kami sudah laporkan ke Presiden, tinggal tunggu pesan Presiden saja,” kata dia.

Meski belum mengungkap target defisit yang akan dipatok dalam RAPBN 2027, Purbaya menegaskan pemerintah tetap mempertimbangkan ruang fiskal dan kemampuan APBN dalam membiayai program-program prioritas.

Di sisi lain, Purbaya menyampaikan pemerintah telah menyampaikan APBN akan tetap menjalankan fungsinya sebagai shock absorber, agent of development, dan protecting the poor di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Purbaya menuturkan, pada semester I 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.656 triliun, meningkat 17,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja tersebut antara lain digunakan untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 aparatur negara, subsidi energi, serta kompensasi BBM dan listrik.

Pemerintah juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,6% hingga 6% sepanjang 2026, dengan tetap menjaga disiplin fiskal di tengah meningkatnya risiko global akibat konflik geopolitik dan volatilitas pasar keuangan.