Menteri Airlangga menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa defisit anggaran 3% sulit dipertahankan dan akan melebar akibat dampak situasi geopolitik global.
Menkumham Yusril Ihza Mahendra membantah isu pemerintah akan menerbitkan Perppu untuk intervensi ekonomi, termasuk terkait wacana pelebaran batas defisit APBN di atas 3%.
Direktur Kebijakan dan Program di Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, mengatakan pelebaran defisit APBN di atas 3% PDB menjadi kemungkinan yang sulit dihindari.
Defisit APBN 2026 per Februari tercatat Rp 135,7 triliun (0,53% PDB), lebih tinggi dari periode sama tahun lalu, dengan realisasi pendapatan Rp 358 triliun dan belanja Rp 493,8 triliun.
Menkeu Purbaya meminta maaf atas polemik dana daerah yang mengendap di bank, mengkritik lambatnya penyerapan anggaran dan menekankan pentingnya memaksimalkan penggunaan anggaran.
Menkeu Purbaya berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah 3% dari PDB, menunjukkan Indonesia masih dalam batas fiskal yang sehat dan hati-hati sesuai standar global.
Menkeu Purbaya mengungkapkan langkah strategis pengelolaan utang negara yang telah mencapai Rp9.000 triliun, dengan fokus pada alokasi anggaran yang efektif dan pendorong pertumbuhan ekonomi.
Pada September 2025, defisit APBN Indonesia mencapai Rp 371,5 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya dan dan menunjukkan tantangan dalam upaya pemulihan ekonomi.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan pelebaran defisit APBN 2026 menjadi Rp 689,15 triliun, di tengah peringatan akan manfaat dan risiko utang serta perlunya disiplin kebijakan fiskal dan moneter.