Menkeu Purbaya meminta maaf atas polemik dana daerah yang mengendap di bank, mengkritik lambatnya penyerapan anggaran dan menekankan pentingnya memaksimalkan penggunaan anggaran.
Menkeu Purbaya berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah 3% dari PDB, menunjukkan Indonesia masih dalam batas fiskal yang sehat dan hati-hati sesuai standar global.
Menkeu Purbaya mengungkapkan langkah strategis pengelolaan utang negara yang telah mencapai Rp9.000 triliun, dengan fokus pada alokasi anggaran yang efektif dan pendorong pertumbuhan ekonomi.
Pada September 2025, defisit APBN Indonesia mencapai Rp 371,5 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya dan dan menunjukkan tantangan dalam upaya pemulihan ekonomi.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan pelebaran defisit APBN 2026 menjadi Rp 689,15 triliun, di tengah peringatan akan manfaat dan risiko utang serta perlunya disiplin kebijakan fiskal dan moneter.
Defisit APBN per Agustus 2025 mencapai Rp 321,6 triliun, meningkat jika dibanding Agustus 2024, akibat pendapatan negara yang hanya 57% dari target tahunan.
Ketua DEN Luhut mengungkapkan bahwa penerapan GovTech dapat mengurangi defisit APBN signifikan, sejalan dengan target Presiden untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanpa defisit.
Presiden Prabowo Subianto berambisi mewujudkan APBN tanpa defisit di masa depan, dengan target defisit APBN pada 2026 mencapai Rp 638,8 triliun atau 2,48% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani proyeksikan defisit APBN 2025 mencapai 2,78% dari PDB, naik dari target awal meskipun penerimaan negara dari pajak dan PNBP mengalami kekurangan.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) berkomitmen pada upaya memenuhi kebutuhan gas dalam negeri dengan mengoptimalkan pasokan domestik dan menolak impor meski menghadapi defisit nasional.