Keamanan fiskal tidak hanya ditentukan batas defisit 3%, tetapi juga oleh intervensi kuasi-fiskal pemerintah melalui BUMN, bank pemerintah, dan lembaga negara lainnya.
Pelebaran defisit transaksi berjalan dipengaruhi sejumlah faktor yang bersifat temporer. Salah satunya berasal dari meningkatnya defisit neraca perdagangan migas, karena kenaikan harga minyak.
Kementerian Keuangan hanya menyetujui sebagain usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian/Lembaga di APBN 2027. Namun, keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, dana yang dihimpun dari rencana penerbitan Panda Bond akan digunakan untuk menutup sebagian defisit APBN.
Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan atau Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan mencatat defisit jumbo sepanjang 2025. Berdasarkan laporan keuangan auditan, defisit tembus Rp 17 triliun.
Chatib Basri memperingatkan ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Khususnya, di tengah meningkatnya risiko ekonomi global dan tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Defisit APBN hingga kuartal I-2026 membengkak jadi Rp 240,1 triliun didorong kebijakan menahan harga BBM subsidi, namun pemerintah tegaskan tidak akan menaikkan pajak baru.
Pemerintah Indonesia memperketat efisiensi anggaran, termasuk membatasi perjalanan dinas luar negeri, untuk menjaga defisit APBN di bawah batas 3% PDB akibat dampak konflik Timur Tengah.
Pemerintah memiliki opsi lain selain memperlebar defisit APBN, salah satunya dengan memangkas anggaran program dengan pembiayaan besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menteri Airlangga menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa defisit anggaran 3% sulit dipertahankan dan akan melebar akibat dampak situasi geopolitik global.
Menkumham Yusril Ihza Mahendra membantah isu pemerintah akan menerbitkan Perppu untuk intervensi ekonomi, termasuk terkait wacana pelebaran batas defisit APBN di atas 3%.