Kemenkeu Soroti Pemilik Lebih dari Satu Mobil Masih Pakai Pertalite

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui penyaluran subsidi energi masih belum tepat sasaran. Salah satu contoh yang disoroti adalah masih adanya pemilik beberapa mobil yang tetap membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite.

Atas dasar itu, pemerintah menjanjikan reformasi subsidi sebagai salah satu fokus dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 agar bantuan negara lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Rofyanto Kurniawan, Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, mengatakan skema subsidi yang bersifat terbuka saat ini membuat kelompok masyarakat mampu justru berpotensi menikmati subsidi lebih besar dibanding masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kalau kita lihat, subsidi masih belum tepat sasaran. Masih banyak orang yang pakai mobil mewah mengisi BBM bersubsidi, punya mobil dua, punya mobil tiga mengisi BBM bersubsidi,” kata Rofyanto dalam konsultasi publik RAPBN 2027, dikutip Jumat (7/8).

Menurut dia, kondisi tersebut terjadi karena besaran subsidi yang diterima bergantung pada konsumsi BBM. Semakin banyak kendaraan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula potensi subsidi yang dinikmatinya.

“Kalau kebijakan subsidi ini bersifat terbuka, orang yang punya dua mobil, punya tiga mobil, otomatis akan lebih banyak menikmati subsidinya dibandingkan orang yang hanya pakai motor,” kata dia.

Rofyanto mengatakan, pengguna sepeda motor umumnya mengonsumsi BBM jauh lebih sedikit dibanding mobil. Sementara pemilik beberapa mobil dapat membeli BBM bersubsidi dalam jumlah yang lebih besar sehingga nilai subsidi yang diterima juga meningkat. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong reformasi subsidi agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan.

Perkuat Program Perlindungan Sosial

Selain subsidi energi, pemerintah juga disebut akan memperkuat efektivitas berbagai program perlindungan sosial. Pada 2026, anggaran perlindungan sosial tercatat mencapai lebih dari Rp 500 triliun yang digunakan antara lain untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, kartu sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga berbagai program beasiswa.

Rofyanto mengatakan, besarnya anggaran tersebut harus diiringi dengan pengawasan agar penyalurannya tepat sasaran. Ia mengatakan, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan subsidi dan bantuan sosial akan membuat belanja negara menjadi lebih transparan sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan APBN.

“Kami sangat mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat untuk mengawasi bersama-sama pelaksanaan program bansos, program perlinsos ini. Jadi memang yang menerima benar-benar masyarakat yang membutuhkan,” katanya.