Purbaya Siapkan Indeks untuk Ukur Kinerja SPPG di Daerah, Skala 1-5
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa meminta anak buahnya menyusun indeks penilaian untuk mengukur kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap daerah. Indeks tersebut diusulkan menggunakan skala 1 sampai 5.
Purbaya mengatakan, indeks penilaian diperlukan untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat sekaligus kualitas pelaksanaan SPPG. Hasil penilaian nantinya juga dapat digunakan untuk membandingkan kinerja SPPG antar daerah secara nasional.
Permintaan tersebut disampaikan Purbaya saat melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8).
Dalam kunjungan tersebut, Purbaya meninjau pengawalan sejumlah program strategis pemerintah di Jawa Barat, termasuk pelaksanaan SPPG.
Berdasarkan pemantauan Kanwil DJPb Jawa Barat, terdapat 6.794 unit SPPG di wilayah tersebut. Dari jumlah itu, target survei ditetapkan sebanyak 199 SPPG. Realisasinya mencapai 275 SPPG, atau melampaui target yang ditetapkan.
Purbaya menyebut kapasitas SPPG di Jawa Barat berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi. Penerima manfaat program tersebut mencakup siswa mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA sederajat, serta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Secara umum, hasil pemantauan menunjukkan kualitas makanan yang disediakan SPPG di Jawa Barat dinilai baik dan dapat diterima oleh penerima manfaat. Meski demikian, Purbaya ingin penilaian terhadap SPPG dibuat lebih terukur dan memiliki standar yang dapat digunakan secara nasional.
Dia meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyusun indeks dengan skala 1 sampai 5 untuk menilai setiap SPPG di daerah. Indeks tersebut diharapkan tidak hanya menjadi alat untuk melihat kualitas pelaksanaan program, tetapi juga menjadi instrumen pembanding kinerja SPPG antar daerah.
Bendahara negara berharap, dengan adanya indeks tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kualitas pelaksanaan SPPG di berbagai wilayah sekaligus mengidentifikasi daerah yang membutuhkan perbaikan.
Selain pengawalan SPPG, dalam kunjungan tersebut Purbaya juga melihat perkembangan program strategis lainnya di Jawa Barat, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Untuk Program Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 dari total 26 Sekolah Rakyat.
Purbaya menilai program Sekolah Rakyat memiliki berbagai keunggulan, tetapi belum banyak diketahui masyarakat. Dia meminta pemerintah meningkatkan komunikasi dan promosi program tersebut.
"Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur," kata Purbaya dalam keterangannya, Senin (24/8).
Sementara untuk KDKMP, terdapat 5.970 unit di Jawa Barat dengan target survei sebanyak 147 unit. Hingga kini, survei telah dilakukan terhadap 22 KDKMP.
Di sisi lain, Purbaya menekankan pentingnya pengawalan program-program strategis tersebut agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebelumnya, Purbaya telah membentuk tim yang terdiri dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu untuk menganalisis pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.
“Kami punya di seluruh provinsi sampai daerah tingkat II di seluruh Indonesia, per Kanwil Perbendaharaan. Itu kami manfaatkan sekarang, untuk melakukan survei ke semua SPPG” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (12/8).
Purbaya menuturkan, hasil dari temuan anak buahnya tersebut akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional sebagai dasar evaluasi kedepannya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
