Purbaya Pastikan Pemerintah Perbaiki Data Penerima Bansos dan Subsidi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos) dan subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Pemerintah tengah menyempurnakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Purbaya saat memberikan tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 beserta Nota Keuangannya.

“Pemerintah akan terus menyempurnakan DTSEN sebagai sumber utama untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi agar program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel,” kata Purbaya dalam Sidang Paripurna DPR, Kamis (27/8).

Purbaya menyatakan, pemerintah sejalan dengan pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menilai DTSEN dapat menjadi bagian dari solusi untuk menetapkan penerima subsidi dan bansos secara tepat sasaran.

Pemerintah juga akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam proses validasi DTSEN. Dengan demikian, data penerima bantuan dapat terus diperbarui dan menjadi dasar yang lebih akurat dalam pelaksanaan program pemerintah.

Perlindungan Sosial Jadi Prioritas Pemerintah

Bendahara negara memastikan penguatan akurasi data tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan RAPBN 2027 yang menempatkan perlindungan sosial sebagai salah satu prioritas.

Purbaya mengatakan, program perlindungan sosial diarahkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, menjaga daya beli, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Selain perlindungan sosial, RAPBN 2027 juga akan difokuskan pada sejumlah program prioritas nasional, antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, serta pengembangan hilirisasi.

Adapun, pemerintah mengusulkan belanja negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp 4.097,2 triliun dengan pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.426 triliun.

Sebelumnya, Purbaya pun mengaku telah menggelontorkan banyak anggaran untuk Badan Pusat Statistik (BPS), yang salah satunya untuk memperbaiki DTSEN tersebut. Karena itu, ia optimistis, kekeliruan data telah diperbaiki. 

“Jadi DTSEN sama sensus itu kalau enggak salah Rp 7 triliun lebih sedikit ya, dengan macam-macam ya, Cukup banyak termasuk BPS,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (26/8).