Bos BGN soal Anggaran MBG 2027 Rp 240 T: Untuk Operasional hanya Rp 6 Triliun

28 Agustus 2026, 14:45

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

Kepala BGN Sudaryono (tengah) memberikan keterangan pers saat meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu Badan Gizi Nasional (BGN) dan Media Center di kantor BGN Jakarta, Rabu (29/7/2026). Fasilitas baru tersebut dibangun bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah konflik kepentingan dalam tata kelola program pemerintah.

Membuat ringkasan dengan AI

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menyebut hanya sekitar 3% aau sekitar Rp 6 trilun dari total anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2027 yang digunakan untuk operasional. Mayoritas atau 97% dari alokasi anggaran sebesar Rp 240 triliun digunakan untuk program makan bergizi.

“Ini kami sudah ada kenapa angggaran MBG 2027 (Rp 240 triliun), bagaimana rencananya dan lain-lain, kami brainstorming dengan Pak Menkeu,” kata Sudaryono usai bertemu Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8).

Pembahasan anggaran MBG 2027 menjadi salah satu agenda pertemuannya dengan Menteri Keuangan Purbaya pada Jumat (28/8). Ia menyatakan, BGN bersama Kementerian Keuangan melakukan penyamaan persepsi terkait rencana pelaksanaan program pada 2027.

Selain membahas anggaran 2027, pertemuan tersebut juga membahas pelaksanaan MBG pada 2026, termasuk perbaikan tata kelola dan pelaporan keuangan program.

BGN berencana mengintegrasikan sistem Eksis di Kementerian Keuangan dengan sistem Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) milik BGN. Integrasi tersebut ditujukan agar pelaporan keuangan di tingkat dapur MBG tidak lagi dilakukan secara manual.

BGN juga akan memberikan pelatihan kepada kepala SPPG dan akuntan di dapur MBG agar dapat melakukan pelaporan melalui sistem serta memenuhi ketentuan pengawasan keuangan.

Di sisi lain, BGN tengah melakukan penataan terhadap SPPG yang menjalankan program MBG. Dari 27.485 SPPG, sebanyak 27.022 telah ditetapkan untuk melayani sekolah penerima MBG.

Sementara itu, 463 SPPG masih di-suspend karena profil yang belum lengkap dan sejumlah persoalan lainnya. Dari jumlah tersebut, BGN menemukan tujuh dapur yang sudah lama tidak beroperasi atau bahkan tidak ada dan kemudian di-suspend secara permanen.

BGN pun berencana memperluas pelaksanaan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sudaryono mengatakan pembukaan dapur di wilayah tersebut ditargetkan mulai dilakukan secara bertahap pada September 2026. Ia menyatakan, tak akan meminta anggaran tambahan untuk pembangunan tersebut.