Airlangga Heran Rating Agency Soroti Fiskal RI, Bandingkan dengan AS-Jepang

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mempertanyakan penilaian sejumlah lembaga pemeringkat terhadap kondisi fiskal Indonesia. Menurutnya, posisi fiskal Indonesia relatif konservatif jika dibandingkan dengan sejumlah negara maju dan negara berkembang lainnya.

Airlangga menyoroti batas defisit anggaran Indonesia yang selama ini dijaga di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan rasio utang pemerintah terhadap PDB berada di kisaran 41%.

"Bandingkan dengan Amerika yang 5,8% defisitnya, kemudian utangnya terhadap GDP 123,3%. Kemudian India -4,4% dan debt-nya 83,10%. Jepang defisitnya -0,6% cuma hutangnya 248,7%. Dan negara tetangga kita Singapura dia budget positif 1,9% tapi debt-nya di 171,3%," kata Airlangga dalam acara BIG Downstream Insights: Outlook Kebijakan Hilirisasi 2026 di Financial Hall, Grha CIMB Niaga Sudirman, Jakarta, Selasa (6/10).

Menurut Airlangga, perbandingan tersebut menunjukkan posisi makroprudensial Indonesia relatif konservatif dibandingkan sejumlah negara yang memiliki rasio utang maupun defisit lebih tinggi.

“Nah, pertanyaannya kenapa ada kelompok rating agency yang heboh dan mematok Indonesia di angka-angka yang sebetulnya dibandingkan negara-negara yang tadi saya sebut, macroprudential kita relatif konservatif,” kata dia.

Airlangga kemudian mempertanyakan alasan di balik perbedaan perlakuan terhadap Indonesia dibandingkan negara-negara lain.

"Nah, ini sebetulnya kan pertanyaannya, kalau yang lain boleh kok Indonesia enggak boleh? Pertanyaan berikutnya, ada apa sebetulnya? Is it economics? Is it beyond economics?" kata Airlangga.

Di sisi lain, Airlangga mengatakan, pemerintah tetap berupaya memperkuat fundamental ekonomi melalui pengembangan industri dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

Menurut dia, hilirisasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat struktur ekonomi Indonesia, baik melalui komoditas non-terbarukan seperti mineral dan batu bara maupun sumber daya terbarukan seperti perkebunan, kehutanan, pertanian, serta perikanan.

Airlangga menilai penguatan industri menjadi semakin penting karena industri pengolahan saat ini menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dia mencatat, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45%, sementara industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,32% dan memberikan kontribusi sebesar 16,83% terhadap PDB nasional.

Pemerintah, lanjutnya, tidak hanya mendorong hilirisasi komoditas mineral, tetapi juga memperluas industrialisasi ke berbagai sektor seperti otomotif, tekstil dan produk tekstil, fast-moving consumer goods (FMCG), hingga industri berbasis teknologi.

“Namun, saya juga memberikan catatan bahwa hilirisasi tidak sama dengan industrialisasi. Hilirisasi salah satu daripada industri,” kata Airlangga.

Menurut dia, penguatan industrialisasi diperlukan agar kontribusi sektor industri terhadap PDB dapat meningkat hingga lebih dari 20%.

Airlangga juga mengaitkan penguatan industri dengan ambisi Indonesia meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju 8%. Dia mengatakan, Indonesia perlu naik kelas dari industri berbasis sumber daya alam menuju digitalisasi, semikonduktor, dan akal imitasi (AI).

“Vietnam sudah ke sana. India juga sudah di sana. Maka kita yang belum, naik dari level 2 ke level 3. Kalau itu kita bisa lakukan, maka pertumbuhan 8% itu bisa dicapai,” katanya.

Pemerintah juga menyiapkan investasi besar untuk mendorong hilirisasi. Airlangga menyebut investasi hilirisasi ditargetkan mencapai Rp 3.800 triliun dalam empat tahun ke depan dan diharapkan menciptakan sekitar 3 juta lapangan kerja.

Sementara itu, realisasi investasi hilirisasi pada semester I 2026 telah mencapai sekitar Rp 300 triliun, meningkat sekitar 6,9%-7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Airlangga menilai penguatan industri dan hilirisasi pada akhirnya bukan hanya soal peningkatan ekspor dan investasi, tetapi juga menjadi fondasi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.