Cara Pemerintah Bangkitkan Industri Film, Nobar hingga Insentif Pajak
Bertepatan dengan Hari Film Nasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menyiapkan strategi untuk mengembalikan geliat industri perfilman tanah air yang terpukul pandemi Covid-19.
Direktur Industri Kreatif, Film, Televisi dan Animasi Kemenparekraf, Syaifullah Agam mengatakan setidaknya terdapat tiga skema utama yang dijalankan untuk mengembalikan roda industri film.
"Yang pertama, kami sedang menyiapkan beberapa tema atau strategi tentang skema mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk kembali menonton, bahwa menonton itu aman," ujar Syaifullah, Selasa (30/1).
Ini lantaran masih banyak masyarakat yang ragu untuk menyaksikan film dengan layar lebar di bioskop meski protokol kesehatan sudah diterapkan dengan sangat ketat. Vaksinasi Covid-19 pun diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk kembali menonton bioskop.
Sejauh ini, pemerintah telah menjalankan kampanye untuk kembali ke bioskop. Namun agar lebih menarik minat masyarakat, pihak Kemenparekraf akan membuat kampanye yang lebih massif.
"Kami juga ada rencana para petinggi-petinggi dengan Mas Menteri (Sandiaga Uno) mau mengadakan nobar (nonton bareng) tapi masih cari waktu yang pas. Tapi yang jelas kami akan mendorong kampanye tadi bersama semua stakeholder di dalam industri ini," kata Syaifullah.
Rencana kedua menghadirkan sebuah konten yang bagus di bioskop. Saat ini pihak Kemenparekraf masih terus menggodok dengan intens antara pelaku film dan juga bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Program tersebut diharapkan dapat diwujudkan paling cepat pada Juli 2021.
"Karena menggunakan uang negara berarti dibutuhkan langkah-langkahnya, skemanya seperti apa, siapa yang berhak menerima, bagaimana kriterianya dan lainnya, itu harus dihitung betul-betul dan ini masih dalam tahap pendiskusian," kata Syaifullah.
Menurut laporan filmindonesia.or.id (FI), laju pertumbuhan layar dan bioskop pada 2020 melambat, terpukul pandemi Covid-19. Simak databoks berikut:
Ketiga, Kemenparekraf berencana untuk menanggung biaya pajak tontonan untuk membangkitkan sektor industri film sama seperti pada industri lainnya yang juga pajaknya ditanggung oleh pemerintah pusat.
"Ini yang kita coba lagi jajaki dulu, mudah-mudahan bisa segera dan ini yang mungkin bisa paling cepat. Tapi ini harus transparan, clear dan fair," ujar Syaifullah.
