Larangan Ekspor Nikel 70% Buah Hilirisasi yang Setengah Hati
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana pemerintah yang bakal melarang ekspor produk olahan nikel dengan kandungan di bawah 70% dinilai cukup penting. Pasalnya, hilirisasi nikel yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah masih setengah hati.
Pemerintah sebenarnya telah melarang ekspor bijih nikel sejak Januari 2020. Namun jika produk olahan yang diekspor masih memiliki kandungan nikel yang cukup rendah, maka kebijakan tersebut menjadi tidak ada artinya.
"Kalau masih dalam berbentuk nikel apalagi yang kandungan rendah nanti diekspor hanya dijadikan sebagai pendorong industrialisasi yang ada di negara tujuan ekspor, salah satunya di Tiongkok," kata dia kepada Katadata.co.id, Senin (20/9).
Dengan kondisi itu, Bhima menilai Negeri Panda akan terus diuntungkan lantaran mendapatkan nikel dengan harga murah. Sementara, Indonesia hanya menjadi target pasar produk industri dari Tiongkok.
"Kalau diubah yang boleh 70% saya sarankan produk nikel yang keluar dari Indonesia itu langsung berbentuk baterai atau barang yang jadi itu yang disebut hilirisasi sejati bukan hilirisasi setengah hati," katanya.
Bhima menilai jika kebijakan larangan ekspor nikel kandungan di bawah 70% diterapkan, maka pemerintah dapat mempertahankan jumlah cadangan nikel yang ada saat ini. Apalagi pemerintah sudah jor-joran dalam memberikan insentif untuk mendorong hilirisasi.
"Sehingga betul-betul barang yang kemudian dikirim memang barang yang mempunyai nilai tambah dalam rantai pasokan global gak hanya jadi raw material eksportir lagi. Insentif pajaknya tepat sasaran," katanya.
Pengamat Komoditas Ariston Tjendra menilai kebijakan yang mempersulit suplai berpotensi mendorong kenaikan harga nikel di pasaran. Seperti pelarangan ekspor bijih nikel yang mampu mengatrol naik harga nikel.
