Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Ditargetkan Nol Persen pada 2024

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas menargetkan dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024. Menteri PPN / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berharap saat itu kemiskinan ekstrem bisa diturunkan menjadi nol persen.

“Alhamdulillah sekarang level kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah dua persen,” ujarnya dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, dikutip Rabu (17/8). Dengan demikian ia mengatakan tingkat kemiskinan secara keseluruhan pada 2023 dapat ditekan hingga level 7,5%.

Adapun angka kemiskinan merupakan salah satu sasaran pembangunan Pemerintah Indonesia yang kian digencarkan. Pada Maret 2022 angka kemiskinan tercatat kian menurun setelah sempat meningkat selama pandemi Covid-19 menjadi di level 9,54%.

Suharso menilai sasaran pembangunan juga menjadi fondasi bagi capaian transformasi ekonomi Indonesia. Untuk mencapai itu, kata dia, diperlukan beberapa strategi pembangunan yang telah disusun pemerintah.

Strategi pembangunan yang dimaksud adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, serta penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan pekerjaan yang layak atau decent job.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Maret 2022

Strategi selanjutnya yakni mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transformasi energi sebagai respons terhadap perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar terutama air bersih dan sanitasi, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia mengungkapkan sasaran pembangunan didasarkan pada Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yang bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, yang menjabarkan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“RKP 2023 memuat lima arahan dan komitmen pemerintah, yakni kebijakan pada prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional,” ujarnya.

Sebelumnya pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan pada tahun depan turun ke level 7,5% hingga 8,5% dari target tahun ini 7,5% hingga 9%. Penurunan kemiskinan akan didorong melalui peningkatan produktivitas dengan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Arah kebijakan percepatan pembangunan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem tidak dapat dilakukan dengan cara business as usual," kata Suharso dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2022 di Jakarta, beberapa waktu lalu Kamis (28/4).

Suharso mengatakan tingkat kemiskinan memang mengalami penurunan selama periode 2015-2019. Namun, angka ini kembali naik pada 2020 akibat pandemi Covid-19 meski sudah mulai turun pada 2021.

Untuk itu, Soeharso menilai penurunan kemiskinan harus dipercepat melalui arah kebijakan yang sejalan dengan agenda sustainable development goals (SDGs). Indonesia dalam agenda SDG's menargetkan, tidak ada kemiskinan ekstrem pada 2030. Adapun Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar menuntaskannya pada akhir 2024.