Harga Pertalite, Solar, LPG 3 kg Naik, Angka Kemiskinan akan Meningkat

Sejumlah ekonom memperingatkan pemerintah bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar, serta LPG 3 kg dapat mendorong inflasi dan meningkatkan kemiskinan.
Image title
14 April 2022, 15:58
harga bbm, pertalite, lpg, solar, harga minyak
ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/aww.
Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi yakni solar dan Pertalite, serta LPG 3 kg.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, melempar wacana kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite, solar, dan LPG 3 kilogram (kg) saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (13/04).

Menurutnya, rencana menaikkan harga tiga komoditas energi bersubsidi tersebut tak terlepas dari lonjakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) Maret yang menyentuh US$ 113,5 per barel karena konflik antara Rusia dan Ukraina. Penyesuaian harga dibutuhkan demi mengurangi beban subsidi pada APBN.

Wacana Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dan LPG 3 kg ditentang oleh sejumlah ekonom. Satu di antaranya yakni Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Ia mengatakan seharusnya wacana kenaikan harga LPG 3kg, Pertalite, solar dan tarif listrik segera di tutup buku.

"Kenaikan satu jenis energi yang diatur pemerintah seperti LPG 3 kg berisiko terhadap daya beli 40% kelompok pengeluaran terbawah. Inflasi bisa tahun ini bisa di atas 5% jika pemerintah bersikeras naikan harga Pertalite dan LPG 3 kg secara bersamaan," ujarnya kepada Katadata.co.id, Kamis (14/4).

Advertisement

Jika nantinya pemerintah bersikeras menaikan harga, mau tidak mau masyarakat kelas bawah akan tetap menggunakan LPG 3 kg sebagai kebutuhan utama. Ini akan berimbas pada naiknya angka kemiskinan. Dampak ke gejolak sosial juga harus diwaspadai, konflik horizontal antar masyarakat karena ketimpangan semakin lebar.

“Ongkos pemulihan ekonomi nya akan sangat mahal. Srilanka saja sudah mundur kabinetnya, di Kolombia tahun lalu juga Menteri Keuangan sampai mengundurkan diri karena tidak mampu kendalikan inflasi,” kata Bhima.

Dia berharap pemerintah bisa menahan selisih harga keekonomian LPG 3 kg melalui mekanisme subsidi silang hasil windfall penerimaan negara dari ekspor minerba dan perkebunan. Berdasarkan simulasi kenaikan harga minyak mentah, diproyeksi pemerintah sedang alami lonjakan pendapatan pajak dan PNBP sekitar Rp 100 triliun.

Senada, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah. Ia menilai menaikkan komoditas energi pokok ditengah tingginya harga sejumlah kebutuhan masyarakat dapat menimbulkan inflasi.

“Saat ini harga-harga sedang mengalami kenaikan. Berpotensi mendorong lonjakan inflasi jauh diatas target pemerintah 3 plus minus 1 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah diharap tidak menaikkan harga BBM Pertalite, solar, dan LPG 3 kg. Ia pun menyadari dampak tidak adanya kenaikan harga menyebabkan beban subsidi pemerintah meningkat. Namun dia menilai pemerintah masih sanggung untuk menanggung beban tersebut.

Menurutnya, kenaikan harga komoditas termasuk harga minyak mentah dapat menaikkan penerimaan pemerintah. Kenaikan penerimaan ini bisa digunakan untuk menutup beban subsidi. Adapun opsi Bantuan Lansung Tunai (BLT) maupun subsidi tertutup dia rasa sulit untuk menahan lonjakan inflasi dan memancing kegaduhan politik.

“Kalau kenaikan harga Pertalite, solar dan LPG 3 kg selain memicu inflasi dapat memangkas daya beli masyarakat bawah, berpotensi memunculkan kegaduhan politik,” sambungnya.

Bhima juga sepakat dengan Piter bahwa BLT maupun subsidi tertutup malah memperkeruh keadaan. BLT tidak bisa meng-cover kelas menengah rentan karena yang disasar adalah orang miskin.

Sementara subsidi tertutup jika dilakukan disaat disparitas harga non subsidi dan subsidi terlalu lebar akan menyebabkan kelangkaan barang yang berakibat pada subsidi yang justru tidak tepat sasaran.

“Misalnya, LPG 3 kg juga dipakai UMKM, sementara dari 60 juta UMKM sebagian besar ada di sektor makanan minuman. Itu bisa chaos (kacau) distribusinya. Tidak ada jalan lain karena urgensi saat ini adalah stabilitas harga pangan dan energi. Masalahnya pemerintah sadar atau tidak bahwa jurang bahaya ekonomi di depan mata?” tukas Bhima.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait