Kompor Listrik Batal Dinilai Tepat, Tak Atasi Kelebihan Listrik PLN
PLN telah membatalkan program konversi kompor elpiji menjadi kompor listrik induksi. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai langkah ini tepat karena akan meredam polemik di masyarakat.
Pasalnya kompor listrik dinilai justru menambah masalah bagi calon penerimanya yang merupakan pelanggan subsidi listrik 450 volt ampere (VA) dan 900 VA.
Selain itu penggunaan kompor listrik juga dinilai tak signifikan dalam meningkatkan konsumsi listrik untuk menyelesaikan masalah kelebihan pasokan atau oversupply listrik yang dihadapi PLN.
“Saya kira ini keputusan yang bijak dari PLN karena mendengarkan masukan dari masyarakat dan stakeholder yang lain sehingga bisa mengambil keputusan dibatalkan karena tidak memperlebar polemik di masyarakat. Dengan demikian isu ini harusnya sudah selesai,” kata Mamit dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/9).
Mamit mengatakan penyerapan kelebihan pasokan listrik PLN dari program konversi kompor listrik tak terlalu siginifikan. Menurutnya, pemerintah harus menciptakan kawasan industri baru di luar Jawa yang sumber listriknya harus disuplai dari PLN.
Kawasan-kawasan industri baru itu harus memproduksi perangkat elektrifikasi seperti baterai dan kendaraan listrik. Peningkatan populasi kendaraan listrik juga harus didukung oleh kebijakan maupun insentif fiskal agar harga kendaraan listrik menjadi lebih terjangkau.
“Peningkatan investasi dan pembangunan mal bisa menyerap daya listrik yang besar. PLN juga merenegosiasi kontrak dengan pembangkit listrik swasta dan membangun infrastruktur listrik di Indonesia Timur,” ujarnya.
Menurut dia, kebijakan konversi ke kompor listrik yang diambil pemerintah sebenarnya merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan pada LPG karena saat ini Indonesia mengimpor hingga 80% dari kebutuhan nasional.
Berdasarkan penghitungan PLN, penggunaan kompor induksi masih lebih murah jika dibandingkan dengan elpiji 3 kg. Seharusnya, menurut dia, kebijakan konversi ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mensubstitusi LPG selain dengan DME (Dimethyl Ether/DME) dan jaringan gas (jargas).
