Usai Kompor Listrik Batal, Pemerintah akan Bagikan 680.000 Rice Cooker
Pemerintah berencana membagikan penanak nasi listrik atau rice cooker gratis sebagai upaya untuk meningkatkan konsumsi listrik rumah tangga. Hingga September 2022, konsumsi listrik masih berada di angka 1.169 kilowatt jam (KWh) per kapita, masih jauh di bawah target tahun ini 1.268 KWh.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari, mengatakan optimalisasi serapan listrik di sektor rumah tangga akan diupayakan melalui Program Bantuan Penanak Nasi Listrik yang saat ini masih menunggu regulasi sebagai dasar pelaksanaan.
Adapun target keluarga penerima manfaat (KPM) paket penanak nasi listrik adalah kelompok masyarakat rumah tangga dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA. Pemilihan target sasaran dihitung berdasarkan survey PLN yang menyatakan pelanggan 450 VA dan 900 VA mayoritas pengguna LPG 3 kg.
"Di luar daya 450 dan 900 VA validasi oleh Kepala Desa termasuk pengguna LPG 3 Kg," ujar Ida saat menjadi pemicara di forum diskusi publik daring pada Jumat (25/11).
Melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Kementerian ESDM tahun anggaran 2023, pemerintah berencana menyalurkan 680.000 unit penanak nasi listrik ke seluruh wilayah Indonesia. Ida menjelaskan, para KPM yang menjadi sasaran penyaluran penanak nasi listrik tidak perlu untuk menambah daya listrik.
"Kementerian ESDM juga tengan siapkan distribusi e-cooking dengan tujuan pemanfaatan energi bersih, peningkatan konsumsi dan penghematan biaya masak dengan nilai paket program Rp 500.000 per KPM," kata Ida.
Seperti diketahui pemerintah tengah mencari cara untuk meningkatkan konsumsi listrik di tengah kelebihan pasokan atau oversupply listrik yang dialami PLN. Sebelumnya pemerintah berencana membagikan kompor listrik induksi gratis, namun rencana tersebut dibatalkan.
Serapan Listrik Indonesia di Bawah Rata-rata ASEAN
Ida mengatakan bahwa serapan listrik RI sejauh ini masih berada di bawah rata-rata konsumsi listrik di negara-negara ASEAN yang mencapai 3.672 per KWh per kapita.
"Kalau kita lihat renstra sampai tahun 2024, targetnya itu 1.408 KWh yang artinya sampai 2024 pun kita juga masih ketinggalan jauh dengan negara ASEAN lain. Ini sebenarya tantangan kita bersama untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita kita," kata Ida.
Ida menjelaskan, serapan konsumsi listrik per kapita sejalah lurus dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Makin tinggi daya listrik yang diserap maka semakin positif arah pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah bakal mendorong elektrifikasi dari sektor transportasi hingga rumah tangga. Diantaranya yakni meningkatkan implementasi kendaraan listrik sembari memperbanyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU).
Sejauh ini pemerintah sudah menyediakan 439 unit SPKLU di 328 lokasi dan 961 unit SPBKLU di 961 lokasi. Secara bertahap, implementasi kendaraan listrik di Tanah Air akan diawali dari penyediaan kendaraan listrik di lingkup kementerian dan lembaga.
