Kerek Elektrifikasi Wilayah 3T, BUMN Usulkan PMN Rp 10 T untuk PLN
Kementerian BUMN mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 10 triliun untuk percepatan rasio elektrifikasi PLN pada 2024. Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury, mengatakan bahwa besaran pendanaan tersebut berasal dari dana investasi tahun ini.
PMN tersebut rencananya dialokasikan ke masing-masing regional PLN. "Untuk 2024, PMN kepada PLN terutama untuk melakukan pengembangan transmisi dan distribusi yang terkait dengan penugasan listrik masuk desa," kata Pahala dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi VI pada Senin (5/6).
PLN mencatat 4.700 desa belum tersentuh listrik. Ribuan desa tersebut tersebar di tujuh provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua dan Papua Barat. Ribuan desa yang belum menerima suplai listrik terletak di lokasi yang sulit terjangkau dan terisolasi.
Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan bahwa biaya investasi infrastruktur ketenagalistrikan di daerah terpencil mencapai Rp 24 juta hingga Rp 25 juta per pelanggan. Nominal ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan instalasi listrik di Pulau Jawa senilai Rp 1 juta per pelanggan.
Perusahaan setrum pelat merah itu juga telah mengajukan PMN senilai Rp 10 triliun untuk kebutuhan percepatan elektrifikasi pada 2023. Dari dana Rp 10 triliun yang diajukan, sebanyak Rp 2 triliun akan dialokasikan untuk regional Jawa, Madura, Bali (Jamali).
