Dana JETP Belum Turun, Faisal Basri: Indonesia Dinilai Belum Serius

Pemerintah telah menyepakati pendanaan transisi energi melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP). Nilainya mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun yang bisa digunakan dalam dua sampai tiga tahun kedepan. Namun, hingga saat ini dana tersebut belum diberikan kepada Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, ekonom senior Faisal Basri mengatakan pemberian dana JETP terhalang oleh adanya enabling environment di Indonesia yang mempersulit untuk bisa mengakses dana tersebut.

Tak hanya itu, dia mengatakan bahwa negara maju atau institusi yang ingin memberikan dananya belum melihat adanya keseriusan Indonesia dalam menjalankan program transisi energi.

“Afrika Selatan bisa dapat dananya kenapa kita tidak? Negara atau institusi yang ingin memberikan dana ini melihat apakah kita serius atau tidak. Seperti pajak karbon yang selalu ditunda misalnya, jadi keseriusan kita dilihat,” ujar Faisal dalam diskusi daring Mempersiapkan Transisi Energi Indonesia dan Antisipasi Implikasinya, Rabu (13/9).

Selain itu, lanjut Faisal, negara maju juga melihat rencana Indonesia tidak lagi membangun pembangkit listrik tenaga batu bara tapi banyak sekali pengecualiannya.

Faisal menilai, Indonesia dalam biaya transisi energi seharusnya tidak hanya mengandalkan pendanaan JETP saja, karena sebenarnya Indonesia bisa memanfaatkan keuntungan dari energi kotor untuk mendanai transisi energi.

“Jadi seharusnya energi kotor membiayai energi bersih itu baru keren. Karena batubara tahun lalu diekspor itu 685 juta ton, harganya melonjak luar biasa. Bahkan total keluarga batu bara itu meyumbang ¼ dari ekspor Indonesia, nilai ekspornya 71 miliar us dollar atau setara dengan Rp 1000 triliun,” kata dia.