Anggota Komisi VII Bantah IPO PGE Sebagai Langkah Privatisasi
Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu menilai penawaran perdana saham atau initial public offering (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy atau PGE bukan merupakan upaya privatisasi.
Dia menilai, dengan menjadi emiten atau perusahaan terbuka, kinerja, transparansi, dan efisiensi PGE akan meningkat. “Jika ada yang mengkaitkan IPO PGE ini seolah sebuah langkah privatisasi, maka tentu itu tidak tepat karena yang dilepas tidak lebih dari 25%,” katanya, Jumat (17/2).
Oleh karena itu, lanjutnya, tidak tepat jika ada beberapa pihak yang menyebutkan IPO PGE seolah penjualan aset negara pada swasta, sehingga kemudian melakukan penolakan.
Adian menilai upaya-upaya penolakan IPO PGE tersebut terlalu berlebihan, bahkan bisa saja ditumpangi kepentingan yang ingin mendiskreditkan BUMN ataupun pemerintah menuju 2024.
Untuk itu, dia mengajak masyarakat lebih objektif sehingga tidak mudah disulut dengan isu privatisasi yang tidak logis. Apalagi, terdapat beberapa poin yang jika dicermati dengan akal sehat, justru memperlihatkan bahwa IPO PGE memang positif.
Menurut dia, hal positif tersebut yakni jumlah saham yang dilepas hanya 25% atau tidak sampai setengah. Komposisi tersebut menunjukkan, pemegang saham mayoritas masih tetap berada di tangan Pertamina.
Dengan demikian, tambahnya, seluruh garis kebijakan organisasi juga tetap di bawah kendali Pertamina yang notebene badan usaha milik negara.
