Mendagri: Semua KTP Elektronik yang Rusak akan Dimusnahkan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan semua Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang rusak dan tidak sah akan dimusnahkan pada 20 Desember 2018. Pemusnahan e-KTP yang rusak tersebut dilakukan untuk mencegah tercecernya atau penyebaran e-KTP secara ilegal.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, sejak 13 Desember lalu ia sudah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk membakar semua KTP-E rusak dan tidak sah. "Yang di gudang pusat maupun di gudang daerah dibakar semua. Setiap hari, kalau masih ada satu e-KTP yang tidak berlaku, harus segera dimusnahkan," kata Tjahjo kepada Antara.
Penertiban e-KTP sebenarnya telah dilakukan sejak Juli 2018. "Enam bulan lalu, kami instruksikan e-KTP yang kedaluarsa dan 'invalid' atau salah ketik apapun harus segera dipotong. Tapi dalam perkembangannya belum semua daerah memotong," ujar dia. Kelalaian tersebut dimanfaatkan sejumlah pihak untuk berlaku curang sehingga muncul kasus tercecernya ribuan e-KTP di Pondok Kopi, Jakarta Timur kemudian di Pariaman, Sumatra Barat.
Dengan terus berulangnya kasus penyebaran e-KTP secara ilegal, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu kemudian memutuskan untuk mengambil tindakan tegas dengan membakar e-KTP yang rusak dan tidak sah. "Dengan dibakarnya semua ini, kalau masih ada e-KTP tercecer akan kami usut dan ada sanksi pidananya," kata Tjahjo.
Kemendagri juga bakal menjatuhkan sanksi jika kelak ada pegawainya yang terbukti terlibat dalam perbuatan curang itu "Kalau mau menyidak di 514 kota dan kabupaten kan cukup berat. Jadi kami akan minta sampel tiap-tiap provinsi, kami telepon seluruh gudang e-KTP di seluruh Indonesia secara acak untuk memastikan," kata Tjahjo. Tercecernya e-KTP di beberapa daerah menimbulkan polemik dan opini di tahun politik. Oleh karena itu, kasus ini harus diusut tuntas.
