Tiga Langkah Menekan Biaya Lingkungan yang Nyaris Rp 1.000 T Setahun

Sepuluh sektor tersebut berkontribusi terhadap sekitar 73 % dari total biaya kerusakan lingkungan Indonesia.

Listrik merupakan sektor dengan biaya lingkungan dari polusi udara tertinggi: sekitar Rp 47,86 triliun, atau 13,74 % dari total nilai dari biaya degradasi lingkungan. Hal tersebut masuk akal karena pada 2010, 84 % bauran energi untuk pembangkitan listrik Indonesia masih berasal dari energi fosil. Rinciannya, sekitar 40 % dari batu bara, dan bahan bakar minyak serta gas bumi masing-masing 24 % dan 40 %.

Alih-alih berubah, pada satu dekade kemudian, angka bauran energi tersebut tidak menurun. Per 2020, sekitar 85 % bauran energi untuk pembangkitan listrik nasional masih berasal dari energi fosil.

Riset yang saya lakukan juga mencoba untuk mendetailkan persoalan ini. Analisis dilakukan pada 34 jenis pencemar udara yang berkontribusi pada degradasi lingkungan di tanah air.

Beberapa kontributor terbesar di antaranya adalah sulfur dioksida (SOx) sebesar 21,4 %, nitrogen oksida atau NOx (16,4 %), CO2 (13,6 %), dan CH4 atau gas metana (10,4 %). Keempat pencemar ini diketahui terlepas akibat pembakaran sumber energi fosil.

Sedangkan jenis pencemar udara lainnya yang termasuk dalam 10 kontributor tertinggi adalah ammonia (NH3), timbal (Pb), nitrogen, serta partikel pencemar lainnya seperti TSP (total suspended particulate), partikel partikulat (PM) berukuran 10 mikron atau PM10, dan PM2,5. Sepuluh jenis pencemar udara tersebut bertanggung jawab terhadap 93,7 % dari total biaya degradasi lingkungan akibat pencemaran udara di Indonesia.

Kebijakan Membangunan Mesti Diubah

Temuan dalam riset ini menjadi penting agar segala upaya dan kebijakan untuk mengurangi pencemaran udara bisa diprioritaskan pada kesepuluh sektor dan sepuluh jenis pencemar terbesar.

Beberapa opsi dan instrumen kebijakan berikut dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah dan parlemen) untuk mereduksi biaya lingkungan dan beralih ke konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Hal tersebut yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Bekelanjutan (SDGs), terutama tujuan 12 dari SDG yaitu pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

1) Mengubah perilaku konsumen. Ada tiga cara berbeda untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Pertama, meningkatkan kesadaran konsumen melalui skema pelabelan wajib atau sukarela, situs web informasi, dan kebijakan pengukuran lingkungan.

Kedua, memberikan penawaran menarik atas konsumsi produk-produk ramah lingkungan dan membatasi jangkauan produk yang tidak ramah lingkungan di pasar. Ketiga, meningkatkan pangsa pasar produk ramah lingkungan, serta melarang produk tidak ramah lingkungan.

2) Adopsi sistem hijau pengadaan publik. Pemerintah dengan dana publik yang besar dapat berperilaku sebagai konsumen yang berkelanjutan dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa. Sistem tersebut akan menguntungkan pemerintah sebagai organisasi publik untuk mengurangi dampak negatif lingkungan akibat aktivitas pembangunan.

3) Merangsang adopsi produksi bersih. Ada berbagai instrumen ekonomi dan kebijakan yang dapat digunakan pemerintah untuk mempromosikan produksi yang lebih bersih. Misalnya, instrumen pajak dapat digunakan untuk menaikkan ongkos produksi produk berbahaya, dan juga mempromosikan efisiensi penggunaan sumber daya alam melalui kebijakan tax holiday.

Instrumen lain seperti subsidi keuangan dan juga pembiayaan inovatif untuk industri tertentu dapat menjadi insentif ekonomi langsung untuk mengurangi penggunaan teknologi yang mencemari lingkungan maupun produk yang tidak aman.