Momentum Berinvestasi dari Dana Repatriasi
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah berlangsung lebih dari tiga bulan. Per 13 April lalu, sebanyak 36.279 wajib pajak (WP) telah berpartisipasi dalam PPS ini. Sementara nilai harta bersih yang diungkapkan mencapai Rp 61,5 triliun.
Dari jumlah itu, Rp 52,9 triliun mengikuti program deklarasi aset dalam negeri dan repatriasi aset luar negeri. Minat WP terlihat tinggi pada kategori ini. Hal itu mungkin lebih karena tidak adanya pembatasan jenis investasi untuk kategori ini, selama dilakukan di wilayah NKRI dalam kurun lima tahun ke depan.
Pencapaian nilai Rp 61,5 triliun ini cukup tinggi, namun masih jauh jika dibandingkan dengan capaian angka tax amnesty di 2016. Tax amnesty di masa lalu mencatatkan pengungkapan harta bersih Rp 4.813,4 triliun untuk deklarasi aset dan Rp 146 triliun untuk repatriasi.
Sementara itu, penerimaan pajak dari PPH dalam PPS kali ini Rp 6,2 triliun. PPS ini masih akan berlangsung hingga 30 Juni 2022, dan WP diberikan kesempatan untuk merealisasikan investasinya hingga 30 September 2022.
Dengan masa partisipasi PPS yang relatif singkat, dan hanya beberapa bulan, tentunya WP perlu mengoptimalkan kesempatan ini. WP perlu menentukan terlebih dahulu, pada skema kebijakan manakah yang diikuti.
Pada Program Pengungkapan Sukarela, WP dapat mengikuti kedua skema di atas. Hanya saja, skema kebijakan I terbatas pada WP Orang Pribadi dan Badan peserta tax amnesty sebelumnya saja.
Skema kebijakan II dapat diikuti oleh WP yang belum mengungkapkan aset perolehan selama 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan 2020. Dan, skema kebijakan II ini hanya terbatas pada WP orang pribadi.
Pada skema kebijakan II, terdapat syarat tambahan bagi WP. Misalnya, WP tidak sedang diaudit untuk masa pajak 2016 hingga 2020, tidak sedang dalam kasus sengketa, dan sudah menyampaikan SPT 2020.
Selain itu, WP wajib melampirkan surat pernyataan untuk mencabut beberapa permohonan apabila WP mengajukan atau belum diterbitkan Surat Keputusan atau Keputusan. Sebagai contoh terkait keberatan, gugatan, pembetulan, banding, pengembalian pajak, peninjauan kembali, hingga pengurangan/ pembatalan SKP dan sanksi administrasi
| Keterangan | Kebijakan I | Kebijakan II |
| Subyek | Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan peserta Tax Amnesty | Wajib Pajak Orang Pribadi |
| Basis Aset | Aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat Tax Amnesty | Aset perolehan 2016 – 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 |
| Tarif PPH Final | · 11% untuk deklarasi· 8% untuk aset LN repatriasi dan aset DN· 6% untuk aset LN repatriasi dan aset DN yang diinvestasikan dalam SBN/ hilirisasi/ renewable energy | · 18% untuk deklarasi· 14% untuk aset LN repatriasi dan aset DN· 12% untuk aset LN repatriasi dan aset DN yang diinvestasikan dalam SBN/ hilirisasi/ renewable energy |
- Bagi WP yang ingin mengikuti salah satu atau kedua skema kebijakan PPS ini, tentu perlu menentukan terlebih dahulu kategori manakah yang ingin diikuti:
Deklarasi aset luar negeri
Ini ditujukan untuk WP yang asetnya di luar negeri, dan sudah diinvestasikan, dalam harta bergerak maupun tak bergerak, dan tidak ingin melakukan penarikan ataupun pencairan aset.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan CV ringkas dan foto diri.
