Kewenangan Daerah Menetapkan HET LPG Subsidi dan Potensi Masalahnya
Pada 2008, ketika program konversi minyak tanah ke LPG efektif berjalan, realisasi subsidi gas rumah tangga itu Rp 3,89 triliun. Dalam perkembangannya, anggaran subsidi LPG terus meningkat dan menjadi salah satu komponen terbesar dalam subsidi energi. Porsi jumbo tersebut karena merupakan konversi dari anggaran subsidi untuk sekitar 12 juta kilo liter minyak tanah.
Realisasi anggaran subsidi LPG pada 2021 dan 2022 masing-masing Rp 67,61 triliun dan Rp 100,39 triliun. Nilai tersebut mencapai 51,58 % dan 58,46 % terhadap total anggaran subsidi energi di kedua tahun itu. Hal ini terkait konsumsi LPG dalam negeri yang terus meningkat.
Rata-rata pertumbuhan konsumsi LPG selama 2006 - 2022 sekitar 14,11 % untuk setiap tahunnya. Pada 2006, ketika baru dilakukan pilot project konversi minyak tanah ke gas alam cair, realisasi konsumsi LPG sebesar 1,2 juta ton. Sementara pada 2022, realisasi konsumsinya mencapai 8,56 juta ton.
Tata Niaga dan Efektivitas Subsidi
Sampai saat ini, kebijakan tata niaga dan mekanisme subsidi LPG masih menggunakan pola yang relatif sama -mekanisme terbuka- yaitu melalui subsidi pada harga produk. Namun efektivitas pelaksanaan kebijakan subsidi LPG ini perlu ditinjau ulang, terutama jika mencermati kebijakan tata niaga LPG subsidi sejak 2008 relatif tidak banyak penyesuaian.
Dengan mekanisme distribusi terbuka, anggaran subsidi LPG yang terus meningkat setiap tahun dapat berpotensi tidak tepat sasaran, yakni dinikmati oleh kelompok masyarakat yang tak menjadi prioritas penerima subsidi. Apalagi, sejauh ini, relatif tidak terdapat regulasi yang mengatur secara tegas mengenai siapa yang boleh dan tidak untuk menggunakan LPG bersubsidi.
Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk dapat menyesuaikan harga eceran tertinggi LPG subsidi dapat menjadi penyebab pengukuran efektivitas kebijakan subsidi LPG relatif sulit dilakukan. Dalam konteks kebijakan makro ekonomi nasional dan keuangan negara, HET LPG yang menjadi basis dalam perhitungan anggaran subsidi di APBN adalah Rp 4.250 per kilogram atau Rp 12.750 per tabung. Akan tetapi, realisasinya, masing-masing daerah menetapkan HET LPG subsidi lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah.
Meskipun HET LPG yang menjadi basis perhitungan anggaran subsidi di APBN ditetapkan Rp 12.750 per tabung, realisasinya, masyarakat justru rata-rata harus membayar harga LPG subsidi lebih dari Rp 20.000 per tabung. Bahkan dalam kondisi tertentu masyarakat harus membayar Rp 30.000.
Kondisi tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana tingkat efektivitas kebijakan subsidi LPG. Peningkatan alokasi anggaran yang dimaksudkan untuk memperbaiki daya beli masyarakat penerima manfaat subsidi, tetapi realisasi di lapangan justru daya beli masyarakat relatif tertekan karena harus membeli LPG subsidi jauh lebih tinggi dari HET yang ditetapkan oleh pemerintah.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan CV ringkas dan foto diri.
