Membangun Indonesia Tangguh Bencana melalui Swasembada Pangan

Peristiwa kelaparan besar tercatat dalam sejarah Cina terjadi pada 1942-1943 di Provinsi Henan. Bencana ini terjadi di tengah situasi Perang Dunia Kedua, ketika wilayah Cina tengah berada di bawah tekanan dan ancaman tentara Jepang. Kelaparan besar yang terjadi pada peristiwa ini dijelaskan sebagai bencana yang disebabkan oleh gagalnya kebijakan pemerintah, cuaca buruk, dan kemarau ekstrem, hingga menewaskan sekitar 36 juta orang.

Di sisi lain, peristiwa kelaparan besar juga tercatat dalam sejarah India pada 1876-1878. Kekeringan hebat di Dataran Tinggi Daccan menyebabkan gagal panen akut hingga menyebabkan sekitar 5,5 juta angka kematian. Peristiwa ini merupakan salah satu dari tiga bencana kelaparan besar yang terjadi di India pada masa pemerintahan Ratu Victoria. Tingkat keparahannya sangat ekstrem hingga mendorong sebagian masyarakat menjual anak-anak mereka demi mendapatkan makanan, bahkan dalam kondisi paling putus asa, praktik kanibalisme pun dilaporkan terjadi.

Belajar dari catatan sejarah, bencana kelaparan tidak hanya disebabkan oleh alam, melainkan juga buatan manusia akibat rapuhnya tata kelola pangan di tengah krisis. Perubahan iklim rentan menurunkan produksi pangan serta mengganggu rantai pasok, hingga dampaknya terlihat pada naik-turunnya harga dan terbatasnya akses distribusi pangan. Namun, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga mencakup akses, distribusi, dan keberlanjutan produksi pangan, seperti terbatasnya subsidi pangan bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, meningkatnya harga pangan, serta menurunnya pendapatan riil masyarakat.

Kebijakan pangan tingkat daerah dan struktur jaringan sosial juga memengaruhi distribusi dan konsumsi pangan di masyarakat. Kondisi ini dapat menambah hambatan sebagian orang atau keluarga untuk mengakses pangan, sehingga berpotensi memperburuk kondisi kelaparan (Tian, Su, & Gong, 2024). Per tahun 2023, tingkat kelaparan di Indonesia berada pada tingkat kedua tertinggi di Asia Tenggara berdasarkan Global Hunger Index (GHI), sehingga kelaparan merupakan isu yang prevalen dan krusial di Indonesia (Asiah & Nurenik, 2024).

Selama empat tahun terakhir, per 4 Juni 2024 terdapat tren akan peningkatan konsumsi beras berdasarkan data USDA, sehingga swasembada beras harus menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi beras masyarakat Indonesia. Dengan kondisi Indonesia yang rentan terhadap bencana alam dan cuaca ekstrim, perlu mengambil langkah strategis untuk mengurangi risiko krisis pangan di masa depan. Swasembada pangan perlu dipandang sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana, di mana negara bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan produksi pangan domestik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan dalam situasi darurat.

Penguatan kelembagaan melalui kolaborasi pemerintah, swasta, komunitas, dan petani menjadi kunci membangun sistem pangan yang tangguh. Kemitraan multistakeholder mendorong inovasi, penyelarasan kebijakan, serta pemanfaatan sumber daya secara efektif. Sinergi ini meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap bencana dan krisis ekonomi,

sekaligus memperbaiki produksi, distribusi, dan akses pangan yang inklusif (Akbar, Darma, Irawan, Fudjaja, Amandaria, & Akzar, 2025).

Swasembada pangan dipercaya sebagai tonggak fundamental bagi kemerdekaan dan kedaulatan sebuah bangsa. Pada 2025, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan nasional. “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Rabu

7 Januari tahun 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” ucap Presiden Prabowo dalam acara Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Pencapaian tersebut menjadi landasan penting menuju Indonesia Tangguh yang mampu menghadapi krisis pangan dan merespons ancaman bencana, serta menjamin kesejahteraan pangan bagi seluruh penduduk di masa depan. Dengan ketahanan pangan yang semakin kuat, Indonesia dapat menumbuhkan ketangguhan nasional yang melindungi masyarakat dari risiko bencana kelaparan melalui sistem yang inklusif dan kebijakan yang adaptif, dengan didukung oleh bantuan kerja sama dari multistakeholder.