Sinyal Moody’s dan Urgensi Menata Ulang Ekosistem Fiskal

Keputusan Moody’s menurunkan outlook surat utang pemerintah Indonesia dari stabil ke negatif, untuk pertama kalinya dalam tiga dekade, bukan sekadar sinyal bagi pasar keuangan. Penurunan outlook ini hadir di tengah sentimen negatif yang telah lebih dulu mendera pasar domestik, mulai dari koreksi IHSG, perubahan bobot Indonesia dalam indeks MSCI, hingga arus modal keluar yang mencapai Rp89 triliun sepanjang 2025. Laporan Moody’s menjadi semacam muara dari akumulasi koreksi pasar terhadap tata kelola ekonomi Indonesia.

Jika ditelusuri lebih dalam, alasan di balik keputusan Moody’s bukan semata persoalan angka fiskal. Moody’s secara eksplisit menyoroti menurunnya prediktabilitas dan koherensi dalam pembuatan kebijakan, melemahnya komunikasi kebijakan yang memicu volatilitas pasar, serta penurunan indikator tata kelola pemerintahan terutama pada aspek efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi.  

Di sisi fiskal, Moody’s mengkhawatirkan meningkatnya ketergantungan pada belanja publik untuk mendorong pertumbuhan di tengah basis penerimaan yang lemah secara struktural, ketidakjelasan pendanaan program sosial berskala besar, serta potensi perubahan kerangka fiskal dan moneter yang menambah ketidakpastian. 

Kekhawatiran terhadap tata kelola Danantara yang belum jelas, baik dari sisi pembiayaan maupun arah investasinya, turut menjadi pertimbangan. Jika ditarik benang merah, seluruh alasan tersebut pada dasarnya bermuara pada salah satu persoalan fundamental melemahnya ekosistem fiskal Indonesia saat ini.

Ekosistem fiskal merujuk pada jejaring aktor, institusi, dan mekanisme yang secara bersama-sama menopang proses penganggaran. Di dalamnya terlibat eksekutif sebagai penyusun anggaran, legislatif (DPR) sebagai pengawas dan pemberi persetujuan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor independen, serta organisasi masyarakat sipil dan media sebagai kekuatan penyeimbang (Setiawan dkk., 2025). 

Ketika relasi antaraktor ini sehat dan setiap pihak menjalankan fungsinya, APBN menjadi instrumen pembangunan yang akuntabel dan kredibel. Namun ketika keseimbangan terganggu, anggaran negara rentan dikendalikan oleh kepentingan politik jangka pendek, persis seperti yang dikhawatirkan Moody’s.

Sejak 2014, keseimbangan ekosistem fiskal Indonesia mengalami pergeseran signifikan. Kekuasaan cenderung semakin terkonsentrasi pada eksekutif, sementara fungsi pengawasan legislatif dan lembaga audit mengalami pelemahan (Setiawan dkk., 2025). Absennya APBN Perubahan sejak 2018 bukan sekadar gejala teknis, melainkan cermin menyempitnya ruang deliberasi dan koreksi anggaran. DPR, yang semestinya menjadi arena perdebatan kebijakan fiskal, cenderung lebih banyak menjalankan fungsi pengesahan ketimbang pengawasan substantif. 

Alokasi anggaran untuk proyek daerah pun semakin ditentukan melalui negosiasi antarelite politik ketimbang melalui proses kebijakan yang terbuka, sebagaimana tercermin dalam praktik dana aspirasi yang berkembang dalam satu dekade terakhir (Setiawan dkk., 2025). Di sisi lain, proses seleksi anggota BPK yang belum sepenuhnya terlepas dari dinamika politik berpotensi memengaruhi independensi fungsi audit. Kondisi ini, ditambah dengan melemahnya peran organisasi masyarakat sipil dan media sebagai penyeimbang, secara bertahap mengikis efektivitas mekanisme checks and balances dalam tata kelola fiskal.

Terkikisnya ekosistem ini berdampak langsung pada kualitas belanja dan relasi fiskal dengan moneter. Program flagship yang ditentukan secara sentral terus bertambah tanpa evaluasi efektivitas yang memadai, persis seperti yang ditandai Moody’s sebagai sumber ketidakpastian fiskal. 

Sementara itu, ketika kebutuhan pembiayaan pemerintah meningkat dan bank sentral harus menyesuaikan kebijakannya, risiko dominasi fiskal atas moneter turut menguat. Wacana pelonggaran batas defisit fiskal dan perubahan mandat Bank Indonesia, yang juga menjadi sorotan Moody’s, semakin menambah ketidakpastian kebijakan.

Dari Sinyal Pasar ke Pembanahan Ekosistem

Merespons sinyal Moody’s, jawaban yang dibutuhkan bukan sekadar penyesuaian angka APBN, melainkan pembenahan arsitektur tata kelola fiskal yang menjadi akar persoalan. Jika Moody’s menyoroti lemahnya prediktabilitas dan koherensi kebijakan, maka langkah pertama adalah mengembalikan disiplin proses penganggaran, termasuk menghidupkan kembali mekanisme APBN Perubahan sebagai instrumen koreksi dan deliberasi yang melibatkan legislatif secara substantif. 

Jika penurunan indikator tata kelola menjadi kekhawatiran, maka memperkuat independensi lembaga pengawasan merupakan keharusan. Seleksi anggota BPK harus dibebaskan dari intervensi politik partisan agar fungsi audit dapat berjalan tanpa tekanan. Kapasitas DPR dalam menganalisis dan mengoreksi anggaran perlu diperkuat, bukan justru direduksi menjadi fungsi pengesahan semata.

Kekhawatiran Moody’s terhadap lemahnya komunikasi kebijakan dan volatilitas pasar menuntut perluasan transparansi dalam pengambilan keputusan fiskal. Partisipasi publik dan organisasi masyarakat sipil dalam proses penganggaran perlu dilindungi secara kelembagaan agar masyarakat dapat kembali menjalankan peran penyeimbangnya. 

Terkait Danantara, pemerintah perlu memastikan kejelasan tata kelola, struktur pembiayaan, dan arah investasi lembaga ini agar tidak menjadi sumber kewajiban kontinjensi yang membebani APBN. Pada dimensi fiskal dan moneter, menjaga kerangka kebijakan yang telah terbukti menjadi jangkar stabilitas makroekonomi, termasuk batas defisit tiga persen dan independensi Bank Indonesia, merupakan prasyarat untuk memulihkan kepercayaan pasar.

Perbaikan ekosistem fiskal memang tidak menghasilkan perubahan instan. Ia membutuhkan keberanian politik untuk mengembalikan keseimbangan kekuasaan antar aktor fiskal, sesuatu yang justru paling sulit dilakukan ketika konsolidasi kekuasaan sedang menguat. 

Namun tanpa langkah ini, Indonesia berisiko menghadapi tekanan fiskal yang makin berat, kredibilitas kebijakan yang terus menurun, dan ongkos pembiayaan yang semakin mahal. Peringatan Moody’s bukan akhir cerita,  Ia adalah panggilan untuk memastikan APBN kembali menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan dokumen administratif yang kehilangan daya.