Angka Pertumbuhan yang Tidak Sampai ke Meja Makan

Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Rini memeriksa dompetnya dua kali. Bukan karena ia miskin. Ia punya pekerjaan tetap, tinggal di kontrakan yang layak di pinggiran Jakarta, dan selama bertahun-tahun masuk dalam golongan yang disebut kelas menengah. Tapi belakangan, sesuatu bergeser. 

Harga telur naik. Ongkos transportasi naik. Cicilan terasa lebih berat. Gajinya, seperti bulan-bulan sebelumnya, tidak ke mana-mana. Di kantor, beredar kabar soal efisiensi karyawan. Rini tidak tahu apakah namanya ada dalam daftar. Yang ia tahu, bulan ini ia kembali menggeser sebagian tabungan ke rekening harian, bukan untuk kesenangan, tetapi untuk bertahan.

Rini bukan nama nyata. Tapi kisahnya adalah kisah jutaan orang Indonesia hari ini.

Di saat yang sama, pemerintah mengumumkan kabar yang tampaknya bertolak belakang. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,61% secara tahunan, melampaui capaian periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87%. PDB atas dasar harga berlaku menembus Rp6.187,2 triliun. Para pejabat menyebutnya sinyal optimisme, bukti ketangguhan ekonomi nasional di tengah guncangan global. Lantas, mengapa Rini masih harus menghitung ulang isi dompetnya setiap pagi?

Lalu, dari mana angka itu datang? Jawaban atas pertanyaan itu dimulai dari membongkar isi angka 5,61% itu sendiri. Dari sisi pengeluaran, menurut data BPS konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52% dan menyumbang 54,36% terhadap PDB. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,96%. Dua komponen ini bersama-sama berkontribusi 82,65% terhadap total PDB. Sejauh ini tampak wajar.

Yang perlu diperhatikan adalah lonjakan konsumsi pemerintah yang mencapai 21,81%. Lonjakan ini didorong oleh pencairan gaji ke-14 dan Tunjangan Hari Raya (THR) aparatur negara, ditambah belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipercepat di awal tahun anggaran. Ini bukan ekspansi yang tumbuh dari produktivitas atau inovasi. Ini adalah suntikan fiskal yang bersifat musiman, yang tidak akan hadir dengan skala yang sama di kuartal berikutnya.

Sisi lapangan usaha pun bercerita serupa. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14%, sebagian besar karena momen Idul Fitri dan program MBG. Transportasi tumbuh 8,04% karena lonjakan mobilitas hari raya. Pertumbuhan ini nyata, namun bersifat siklikal. Sementara sektor pertambangan yang menyumbang 8,69% terhadap PDB justru mengalami kontraksi 2,14%. Ekspor, cerminan daya saing riil, hanya tumbuh 0,90%. Impor justru tumbuh 7,18%, menjadi faktor pengurang yang signifikan.

Dengan kata lain, pertumbuhan 5,61% ini sebagian besar adalah hasil belanja negara yang diakselerasi dan efek musiman yang tidak akan bertahan. Mesin ekonomi yang sesungguhnya, yaitu ekspor, industri pengolahan bernilai tambah tinggi, dan penciptaan lapangan kerja formal, belum berputar sekencang yang diharapkan.

Membaca data-data di atas, sejenak kita perlu berhenti dan melihat ulang gambaran yang lebih dalam, bahwa ada gambaran tentang kemanusiaan dan kesejahteraan semu di balik angka-angka itu.

Selama bertahun-tahun, kelas menengah Indonesia menjadi bantalan sekaligus mesin konsumsi nasional. Mereka membayar pajak, berbelanja, menyekolahkan anak, dan menggerakkan perekonomian dari dalam. Pada 2024, kelas menengah bersama kelompok menuju kelas menengah menyumbang 81,49% dari total konsumsi rumah tangga nasional. Bisa ditegaskan kelas menengah adalah fondasi yang selama ini menopang angka pertumbuhan itu.

Namun fondasi itu sedang retak. BPS mencatat jumlah penduduk kelas menengah turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024, dan turun lagi menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Dalam enam tahun, hampir 10,6 juta orang keluar dari lapisan menengah. Kelompok rentan miskin, mereka yang berada tepat di tepi jurang kemiskinan, meningkat dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta orang pada periode yang sama.

Mereka yang turun kelas bukan karena tidak bekerja keras. Mereka adalah pekerja formal yang terkena PHK, lalu beralih ke pekerjaan informal tanpa jaminan perlindungan. Mereka adalah kepala keluarga yang pendapatannya stagnan sementara pengeluaran untuk pajak, perumahan, pendidikan, dan kesehatan terus merayap naik. Mereka adalah orang-orang yang, meminjam istilah peneliti CELIOS, “makan tabungan” karena pengeluaran sudah melampaui pemasukan.

Melihat kondisi seperti ini, rasanya saya tidak  salah jika menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berjalan di jalur yang berbeda.

Ekonom yang Berani Mengkritik Alatnya Sendiri

Kemudian saya ingat seorang peraih Nobel Ekonomi tahun 2001, Joseph Stiglitz. Ia pernah mengajukan pertanyaan yang mengusik banyak pemerintah di dunia. Dalam laporan berpengaruhnya bersama Amartya Sen dan Jean-Paul Fitoussi yang diterbitkan pada 2009, ia berargumen bahwa PDB adalah alat ukur yang sudah usang untuk memotret kesejahteraan masyarakat modern. “Kita mengukur hal yang salah,” tulisnya, “dan akibatnya, kita mengambil keputusan yang salah.”

PDB, menurut Stiglitz, hanya menghitung total nilai produksi, bukan distribusinya. Ia tidak membedakan apakah kekayaan yang dihasilkan dinikmati oleh banyak orang atau terkonsentrasi di tangan segelintir pihak. Ia tidak mencatat apakah seseorang kehilangan pekerjaan dan terpaksa membuka warung kaki lima sebagai sumber penghasilan baru, karena keduanya sama-sama masuk sebagai aktivitas ekonomi yang menambah PDB. Ia juga tidak mengukur kerentanan, ketimpangan, atau kualitas hidup yang sesungguhnya.

Kritik Stiglitz bukan hanya relevan untuk Amerika Serikat atau Eropa tempat ia berteori. Ia sangat relevan untuk Indonesia hari ini, di mana PDB tumbuh 5,61%, tetapi kelas menengah terus menyusut, PHK terus terjadi, dan jutaan orang merasa bahwa kehidupan mereka tidak ikut tumbuh bersama angka itu. Ketika indikator kesejahteraan nyata bergerak berlawanan arah dengan angka PDB, kita sedang menghadapi bukan sekadar paradoks statistik, melainkan pertumbuhan yang eksklusif secara struktural.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Memahami akar masalah adalah langkah pertama. Tapi pemahaman saja tidak cukup. Pertanyaan selanjutnya adalah: apa yang harus berubah, dan siapa yang harus bergerak?

Bagi pemerintah, sudah waktunya PDB tidak lagi menjadi satu-satunya barometer keberhasilan. Indonesia perlu mengadopsi dasbor indikator kesejahteraan yang lebih luas, mencakup pertumbuhan upah riil, kualitas pekerjaan formal, indeks mobilitas kelas sosial, dan tekanan biaya hidup terhadap rumah tangga. 

Belanja negara perlu dirancang bukan hanya untuk mendongkrak angka agregat melalui suntikan musiman, melainkan untuk membangun kapasitas struktural jangka panjang. Pelatihan vokasi, penguatan UMKM, dan perlindungan sosial yang menjangkau kelas menengah rentan, bukan hanya kelompok miskin. Jika kelas menengah terus menyusut, mesin konsumsi domestik yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan itu sendiri yang akan berhenti berputar.

Bagi kita sebagai masyarakat, ada hal yang juga perlu berubah. Pertama, membangun ketahanan finansial yang tidak bertumpu pada satu sumber penghasilan saja. Gelombang PHK mengajarkan bahwa kerentanan terbesar berasal dari ketergantungan tunggal. Mengembangkan keterampilan baru, membangun jaringan penghasilan tambahan, dan mengelola pengeluaran dengan lebih sadar adalah langkah-langkah kecil yang bermakna besar dalam jangka panjang. 

Kedua, memperkuat ekosistem ekonomi lokal dengan cara yang paling sederhana: memilih produk dan jasa dari pelaku usaha kecil di sekitar kita, karena uang yang berputar di komunitas sendiri jauh lebih berdampak daripada yang mengalir keluar. Ketiga, dan mungkin yang paling penting, meningkatkan literasi ekonomi agar kita tidak mudah puas dengan satu angka. Masyarakat yang mampu membaca data dengan kritis adalah masyarakat yang lebih sulit dibungkam oleh statistik yang menyesatkan.

Rini, dan jutaan orang sepertinya, tidak membutuhkan perayaan atas angka PDB. Mereka membutuhkan kebijakan yang benar-benar meringankan beban hidup mereka, dan mereka membutuhkan sesama warga yang cukup peduli untuk menuntut hal itu bersama-sama. Pertumbuhan yang sesungguhnya bukan yang hanya terlihat di atas kertas, melainkan yang terasa di meja makan, di kantong pekerja, dan di masa depan anak-anak mereka.