Indonesia, Rusia, dan Diversifikasi yang Menyesatkan

Di sela pertemuan ASEAN-Rusia di Kazan, Indonesia membahas dua hal dengan Moskow: pembelian sekitar 150 juta barel minyak mentah yang dijadwalkan hingga akhir tahun, dan kerja sama teknologi nuklir, termasuk reaktor terapung. 

Keduanya kerap disajikan sebagai satu paket, yaitu langkah diversifikasi energi yang masuk akal di tengah krisis pasokan. Dari sudut pandang ekonomi, menyatukan keduanya adalah sebuah kekeliruan, dan kekeliruan itu menutupi persoalan yang sesungguhnya. 

Pembelian minyak dan pembangunan reaktor bekerja pada cakrawala waktu yang sama sekali berbeda. Kontrak minyak bersifat dapat di balik. Ia adalah lindung nilai berjangka pendek yang bisa diakhiri ketika Selat Hormuz kembali terbuka atau ketika muncul penjual yang lebih murah; risikonya terbatas dan dapat dihitung. 

Reaktor nuklir adalah perkara yang sepenuhnya lain. Ia adalah infrastruktur dengan umur pakai puluhan tahun, dan ketergantungan yang ditimbulkannya pada bahan bakar, suku cadang, serta keahlian dari satu negara tidak dapat diputus begitu angin politik berubah. 

Yang satu adalah taruhan musiman, yang lain adalah ikatan satu generasi. Menyebut keduanya dengan satu kata, diversifikasi, mengaburkan kenyataan bahwa langkah kedua justru melawan logika yang seharusnya menjadi tujuan langkah pertama.

Persoalan diversifikasi sebenarnya lebih dalam daripada sekadar soal jangka waktu. Berpindah dari pemasok Teluk ke pemasok Rusia mengubah dari siapa Indonesia membeli, tetapi tidak mengubah posisi Indonesia sebagai pembeli. 

Negeri ini tetap menjadi penerima harga di pasar global yang tidak ia kendalikan. Tetap rentan terhadap guncangan yang lahir ribuan kilometer jauhnya, dan tetap terkunci dalam struktur konsumsi yang bertumpu pada impor. 

Diversifikasi pemasok memberi rasa aman jangka pendek, tetapi rasa aman itu menyangkut sumber pasokan. Sementara ketergantungannya sendiri tidak tersentuh. 

Selama sisi permintaan tidak berubah, mengganti nama di kolom penjual hanya memindahkan kerentanan dari satu tempat ke tempat lain. Ada pula pertanyaan yang jarang diajukan di tengah euforia kesepakatan energi: siapa yang sebenarnya memetik nilai dari transaksi semacam ini di dalam negeri. 

Pembelian impor berskala besar tidak pernah hanya soal harga per barel. Di sekitarnya selalu tumbuh perantara, kontrak, dan jaringan yang mengubah kebutuhan publik menjadi peluang privat. 

Diskon yang diperoleh negara belum tentu sampai ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih rendah; ia bisa terserap di sepanjang rantai antara pelabuhan dan pompa bensin. 

Tanpa keterbukaan mengenai bagaimana kesepakatan ini disusun, klaim bahwa pembelian minyak Rusia menguntungkan rakyat banyak sebaiknya diperlakukan sebagai hipotesis yang masih harus dibuktikan.

Membaca kesepakatan Kazan sebagai kemenangan diplomasi energi, dengan demikian, adalah membaca terlalu cepat. Yang sebenarnya ditunjukkannya adalah betapa sempit ruang yang dimiliki Indonesia, sampai sebuah lindung nilai darurat pun harus dirayakan sebagai strategi. 

Akar persoalannya tidak terletak pada siapa yang menjual minyak kepada Indonesia. Namun, pada model pembangunan yang menjadikan energi impor sebagai fondasi pertumbuhan dan membiarkan anggaran negara tersandera oleh harga yang ditentukan di luar. 

Selama model itu dipertahankan, setiap krisis berikutnya akan kembali memaksa Jakarta mencari pemasok darurat. Setiap kali keterpaksaan itu akan diberi nama yang lebih terhormat. 

Diversifikasi yang sejati tidak berhenti pada perpindahan dari satu ketergantungan ke ketergantungan yang lain. Ia menuntut perubahan pada sisi permintaan, bukan sekadar pada sisi pasokan: transisi energi yang dikerjakan dengan syarat Indonesia sendiri, serta struktur konsumsi dan anggaran yang tidak lagi dirancang di atas asumsi yang runtuh pada guncangan pertama. 

Tanpa itu, kesepakatan dengan Rusia hari ini hanyalah bab terbaru dari sebuah pola lama. Dan diskonnya, sebesar apa pun, tidak akan pernah cukup untuk menutupi biaya dari ketergantungan yang dibiarkan utuh.