Bencana Karhutla: antara Politik dan Sains

Saat ini beberapa wilayah di Indonesia terutama Pulau Kalimantan sedang dilanda bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam skala besar. Analisis pengamat dan akademisi terhadap penyebab karhutla tersebut terpolarisasi dalam dua kutub argumen. 

Pertama, disebabkan fenomena bencana kekeringan El Niño. Kedua, karena ekspansi korporasi-korporasi minyak sawit dalam pembukaan lahan-lahan baru. 

Penulis tidak ingin terjebak pada dua kutub argumen tersebut. Dikotomi keduanya perlu dipertanyakan karena bukan penjelasan yang saling mengecualikan, melainkan dua variabel yang bekerja bersama. 

Artikel ini berargumen bahwa polarisasi tersebut bukan cerminan dari perdebatan ilmiah. Melainkan, cerminan dari cara kerja politik Indonesia dalam merespons atau lebih tepatnya, menghindari fakta yang dihasilkan oleh temuan-temuan saintifik.

Hal ini didasari temuan para peneliti bidang klimatologi dari BRIN akan potensi bahaya bencana El-Niño. Bahkan peneliti-peneliti BRIN memberikan sebutan khusus sebagai “Godzilla El Niño + IOD Positif”. Yang lebih menarik lagi, para peneliti BRIN sudah mengingatkan skenario penguatan El Niño pada semester kedua sejak Maret lalu. Seiring pembaruan observasi, risiko itu kemudian menguat. 

Analisis dan peringatan sudah diberikan, tapi pemerintah justru cenderung kewalahan dalam merespons dampak negatif dari bencana El-Niño Godzilla tersebut. Oleh karena itu penting untuk menelisik mengapa sikap pemerintah terkesan tidak adaptif pascarilisnya analisis dari BRIN.

Jika melihat beberapa tahun ke belakang memang terdapat kesenjangan yang sangat besar antara pendekatan politik pemerintah dengan pendekatan sains, khususnya temuan data-data di lapangan. Pada 2019, ahli ekologi lanskap asal Prancis, David Gaveau mencoba menganalisis melalui satelit independen mengenai bencana karhutla. 

Data menunjukkan bahwa luas area yang terbakar mencapai 1,6 juta hektare di tujuh provinsi. Kemudian hasil akhir dari penelitian Gaveau pada 2019 menunjukkan terdapat 3,11 juta hektare terbakar dari perhitungannya terhadap 34 provinsi. 

Temuan ini lebih besar hampir dua kali lipat dari data resmi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang hanya merilis angka 1,64 juta hektare. Pada 2020, pemerintah mendeportasi Gaveau atas alasan pelanggaran status visa. 

Berbagai akademisi melihatnya sebagai bagian dari eskalasi perbedaan metodologi data antara Gaveau dengan KLHK terkait bencana karhutla. Di luar aspek perbedaan metodologi data, KLHK juga menolak temuan Gaveau dengan dalil hukum UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) yang memperketat izin kegiatan riset kolaboratif, khususnya bagi peneliti asing.

Jika dilihat lebih dalam lagi terkait tata kelola lingkungan, karhutla adalah hasil dari faktor lemahnya political will untuk beradaptasi dengan temuan-temuan ilmiah. Kelemahan tersebut terkadang ditunjukkan ketika perkembangan temuan saintifik tidak cukup cepat diterjemahkan oleh pemerintah menjadi kebijakan pencegahan. 

Akhirnya bencana Karhutla dari masa ke masa hingga 2026 ini tidak lagi sebatas dilihat sebagai bencana ekologis tetapi juga sebagai bentuk krisis political will terhadap tata kelola lingkungan. Justru pemerintah untuk kesekian kalinya memaksimalkan political will-nya dalam membangun dinding politik terhadap temuan saintifik. 

Dalam bukunya The Joy of Science, ilmuwan dari Inggris Jim Al-Khalili membedakan secara tajam antara cara berpikir ilmiah (scientific thinking) dengan kalkulasi politik. Perbedaan utama antara politikus dan sains bersumber dari perbedaan dua nilai fundamental. 

Politik yang menuntut kepastian secara retoris dan loyalitas terhadap ideologi, berhadapan dengan sains yang berpedoman pada bukti empiris dan fleksibilitas berpikir. Bagi seorang politikus, mengubah keputusan atau merevisi pernyataan publik sering dianggap sebagai bentuk kelemahan, kekalahan, atau bahkan pencitraan yang buruk. 

Sebaliknya, Al-Khalili menegaskan bahwa dalam sains, ilmuwan merevisi pandangan ketika dihadapkan pada bukti baru adalah bentuk kejujuran intelektual tertinggi. Jelas berbeda dengan politikus yang sering tersandera oleh gengsi politik sehingga berulang kali bertahan pada narasi yang salah meskipun berbagai bukti saintifik telah membantahnya.

Politikus menyukai kepastian mutlak untuk hal-hal di luar politik demi meyakinkan publik dan mengamankan dukungan secara politis. Namun, sains sendiri selalu bekerja dalam skala probabilitas antara batas kesalahan (error margin) dengan kondisi yang terus berkembang. 

Ketika ilmuwan secara jujur menyampaikan adanya ketidakpastian, politikus kerap menafsirkannya sebagai keraguan atau inkompetensi, lalu memanfaatkan momen tersebut untuk menunda suatu kebijakan. Segala aktivitas akademisi/ilmuwan dalam proses yang saintifik sejatinya tidak dapat melahirkan hasil penelitian yang bersifat statis atau mutlak. 

Hasil luaran penelitian yang saintifik akan sangat mudah untuk direvisi atau dibantah ketika muncul fenomena/data baru yang dapat mengantarkan ilmuwan kepada temuan baru. Kemudian yang menjadi persoalan adalah apakah pemerintah dapat cukup adaptif untuk merespon temuan saintifik ketika probabilitas saintifik atas suatu isu dapat berubah-ubah.

Menurut analisis penulis, lemahnya respons pemerintah terhadap bencana karhutla di berbagai wilayah Indonesia pasca analisa dari BRIN sejak Maret 2026 akan bencana El-Niño Godzilla menunjukkan sikap tidak adaptif terhadap perkembangan bukti ilmiah. Sikap ini juga telah mengakar dalam politik Indonesia. 

Jika sudut pandang pemerintah turut mengkonfirmasi atas ancaman bahaya bencana El Niño, maka dirasa akan berpotensi mengganggu narasi yang mendiskreditkan pemerintah. Secara tidak langsung, pemerintah turut secara aktif membuat stigma negatif terhadap temuan-temuan saintifik yang dianggap terlalu memberikan gambaran negatif terhadap Indonesia. 

Akibat tidak adaptif dalam merespons secara serius akan analisa yang disusun oleh BRIN, pemerintah merumuskan kebijakan dan strategi penanganan bencana berdasarkan gambaran yang semu. Kemudian berdampak pada proses mitigasi di lapangan menjadi selalu terlambat dan kekurangan sumber daya. Karena pemerintah tidak adaptif dalam memitigasi ancaman bahaya El Niño sejak Maret 2026, penetapan status siaga darurat di provinsi-provinsi menjadi semakin terkendala. 

Bencana karhutla di Indonesia bukan menunjukkan akan ketiadaan pendekatan saintifik. Para ilmuwan seperti Gaveau sudah berbicara sejak 2019, dan polanya sudah lama terdokumentasi. Persoalannya muncul ketika kalkulasi politik membuat proses pengambilan keputusan tidak cukup responsif terhadap perubahan atas bukti-bukti empiris. 

Selama bukti empiris secara saintifik terus dipandang sebelah mata di bawah kepentingan politik, bencana ekologis seperti El Niño Godzilla akan selalu berulang terjadi. Hal ini kemudian diperparah dengan lemahnya political will untuk memitigasi bencana tersebut.