Sebelum Dibakar, Jangan-jangan Sampah Kita Lebih Berharga

Apa yang kita lakukan ketika sampah semakin banyak, tempat pembuangan semakin terbatas, dan kota-kota kita kesulitan mengelolanya? Selama ini jawabannya cenderung sama: kumpulkan, angkut, lalu buang. 

Kini, ketika persoalan semakin besar, Indonesia mulai mendorong Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Sampah dibakar atau diproses secara termal untuk menghasilkan energi. Sekilas, ini terdengar seperti solusi yang masuk akal. Tetapi ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan: apakah semua sampah memang sebaiknya dibakar?

Pertanyaan itu penting karena sampah sebenarnya bukan sekadar sesuatu yang harus disingkirkan. Di dalamnya terdapat material, energi dan karbon yang masih memiliki nilai. 

Di tingkat global, persoalan ini semakin serius. United Nations Environment Programme (UNEP) memperkirakan timbulan sampah perkotaan dunia akan meningkat dari sekitar 2,1 miliar ton pada 2023 menjadi 3,8 miliar ton pada 2050. 

Dunia pun mulai bergeser dari paradigma “buang” menuju ekonomi sirkular, yaitu melihat sampah sebagai sumber daya yang dapat dipulihkan dan digunakan kembali. 

Indonesia menghadapi tantangan yang sama. Pemerintah mencatat timbulan sampah nasional mencapai 33,8 juta ton pada 2024, dengan sekitar 13,6 juta ton belum tertangani secara memadai. 

Karena itu, PSEL memang memiliki alasan kuat untuk dikembangkan. Pemerintah telah mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi di berbagai daerah. 

Namun, kebijakan sebesar ini seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan berapa banyak sampah yang dapat diproses dan berapa megawatt listrik yang dapat dihasilkan. Kita perlu bertanya lebih jauh: apa bentuk pemanfaatan yang paling bernilai dan paling rendah dampak lingkungannya untuk setiap jenis sampah? 

Pertanyaan ini penting karena tidak semua sampah memiliki karakteristik yang sama. Sampah organik, plastik, kertas, tekstil dan material lainnya memiliki kandungan air, energi dan karakter kimia yang berbeda. Memperlakukan semuanya sebagai bahan bakar yang sama dapat membuat kita kehilangan peluang untuk memulihkan nilai yang lebih tinggi.

Di sinilah gagasan waste-to-methanol layak diperhitungkan. Alih-alih hanya membakar sampah untuk menghasilkan listrik, sebagian sampah residu yang sesuai dapat dikonversi menjadi metanol. Melalui proses seperti gasifikasi, karbon yang terdapat dalam sampah dapat dikonversi menjadi synthesis gas atau syngas, kemudian diproses lebih lanjut menjadi metanol. 

Jika sistem ini dipadukan dengan energi terbarukan, listrik dari sumber terbarukan dapat digunakan untuk kebutuhan proses dan, dalam konfigurasi tertentu, menghasilkan hidrogen terbarukan. Dengan demikian, sampah tidak hanya dipandang sebagai bahan yang harus dibakar, tetapi sebagai sumber karbon yang dapat diolah menjadi produk bernilai. 

Gagasan ini sejalan dengan kajian IRENA yang menempatkan sampah perkotaan sebagai salah satu sumber bahan baku untuk metanol terbarukan. Metanol sendiri bukan hanya bahan bakar, tetapi juga bahan baku penting bagi industri kimia (IRENA).

Secara ilmiah, gagasan tersebut bukan sekadar wacana. Sejumlah penelitian telah mengkaji integrasi gasifikasi sampah perkotaan dengan energi terbarukan, hidrogen dan sintesis metanol. Salah satu kajian terbaru mengeksplorasi sistem yang menggabungkan gasifikasi sampah perkotaan, elektrolisis berbasis energi terbarukan dan sintesis metanol. 

Penelitian lainnya membandingkan sistem waste-to-methanol yang terintegrasi dengan energi terbarukan dengan sistem insinerasi untuk menghasilkan listrik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya potensi manfaat energi dan lingkungan dari integrasi teknologi tersebut dalam kondisi tertentu. 

Namun, ini bukan berarti waste-to-methanol otomatis lebih baik daripada insinerasi di semua tempat. Justru di sinilah persoalan pengelolaan sampah menjadi menarik: teknologi harus dinilai sebagai bagian dari sistem, bukan berdiri sendiri.

Insinerasi, misalnya, bukan teknologi yang harus langsung ditolak. Ia dapat berperan dalam menangani sampah residu dan mengurangi volume sampah. Tetapi kinerja lingkungannya bergantung pada banyak faktor: karakteristik sampah, kadar air, kebutuhan energi, efisiensi proses, pengendalian emisi udara, serta pengelolaan abu dan residu. 

Demikian pula waste-to-methanol. Teknologi ini membutuhkan energi, infrastruktur, bahan baku yang sesuai dan pasar untuk produknya. Karena itu, perbandingan yang masuk akal bukan “insinerasi versus metanol, mana yang menang?”, melainkan teknologi mana yang paling sesuai untuk jenis sampah tertentu, kondisi energi tertentu dan tujuan pengelolaan tertentu? 

Cara berpikir seperti ini penting karena pengelolaan sampah pada dasarnya adalah persoalan sistem yang kompleks. Pendekatan life-cycle assessment diperlukan agar keputusan tidak hanya melihat apa yang terjadi di dalam fasilitas, tetapi juga dampak dari hulu hingga hilir.

Konsekuensinya bagi kebijakan PSEL cukup jelas. Indonesia tidak perlu memilih antara PSEL dan waste-to-methanol. Yang diperlukan adalah PSEL yang lebih terbuka terhadap berbagai teknologi. Sampah yang masih dapat didaur ulang seharusnya diprioritaskan untuk pemulihan material. 

Sampah organik basah dapat diarahkan ke pengomposan atau anaerobic digestion apabila sesuai. Sampah residu yang tidak layak didaur ulang dapat dipertimbangkan untuk pengolahan termal. Pada lokasi dan kondisi yang memenuhi persyaratan teknis, ekonomi dan lingkungan, waste-to-methanol dapat menjadi salah satu pilihan. 

Pendekatan ini akan membuat pengelolaan sampah tidak sekadar mengejar “berapa ton sampah yang hilang”, tetapi mengejar berapa banyak nilai yang berhasil dipulihkan dengan dampak lingkungan yang dapat ditekan.

Karena itu, sebelum membangun fasilitas pengolahan sampah untuk puluhan tahun ke depan, Indonesia perlu memperluas cara mengukur keberhasilannya. Bukan hanya kapasitas pengolahan atau jumlah listrik yang dihasilkan, tetapi juga neraca energi bersih, emisi gas rumah kaca sepanjang daur hidup, pemulihan material, kualitas udara, pengelolaan residu, kelayakan ekonomi dan penerimaan masyarakat. 

Pemerintah juga dapat mendorong proyek percontohan waste-to-methanol yang terintegrasi dengan energi terbarukan, sambil memperkuat pemilahan sampah dari sumber. Krisis sampah tidak akan selesai hanya dengan membakar lebih banyak sampah. 

Kita membutuhkan desain sistem yang mampu membedakan mana yang harus didaur ulang, mana yang sebaiknya diolah secara biologis, mana yang layak dikonversi menjadi energi, dan mana yang bahkan dapat diubah menjadi produk bernilai lebih tinggi. 

Sampah Indonesia mungkin memang sebuah masalah besar. Tetapi sebelum kita melihatnya hanya sebagai sesuatu yang harus dibakar, mungkin sudah waktunya kita bertanya: jangan-jangan yang selama ini kita sebut “sampah” sebenarnya masih terlalu berharga untuk dibakar?