Bank Syariah dan Kesejahteraan Pekerja Migran

Sejauh mana transformasi industri keuangan syariah mampu mengubah kehidupan para pekerja migran Indonesia? Pada 2025, remitansi dari pekerja migran sekitar Rp288 triliun, naik 14% dari 2024. Namun, sebagian masih menghadapi mahalnya biaya transaksi, keterbatasan akses pembiayaan, dan ketidakpastian kesejahteraan setelah kembali ke tanah air.

Mereka disebut pahlawan devisa, tetapi sudahkah sistem keuangan memberikan perlindungan sepadan dengan pengorbanannya? Inilah ujian nyata perbankan syariah: membuktikan bahwa cetak biru transformasi bukan sekadar dokumen kebijakan, melainkan jalan menghadirkan kesejahteraan yang lebih inklusif, produktif, dan berkeadilan.

Paradoks Devisa dan Intermediasi Syariah

Data sementara Bank Indonesia menunjukkan remitansi semester I 2026 sebesar US$9,16 miliar, tumbuh 8,74 persen secara tahunan. Besarnya aliran dana tersebut merupakan peluang strategis bagi perbankan syariah. Remitansi bukan sekadar transaksi valuta asing, melainkan sumber pembiayaan pendidikan, kesehatan, perumahan, konsumsi, dan usaha produktif keluarga.

Dalam New Economics of Labour Migration, migrasi dipahami sebagai strategi rumah tangga untuk mendiversifikasi pendapatan dan mengurangi risiko ekonomi. Sementara teori intermediasi keuangan menjelaskan bagaimana lembaga keuangan menghubungkan pendapatan dengan tabungan, investasi, dan pembiayaan produktif.

Kedua perspektif itu menegaskan bahwa remitansi semestinya tidak berhenti sebagai arus pembayaran, tetapi menjadi fondasi ketahanan ekonomi keluarga.

Peluang tersebut mulai ditangkap industri. Bank Syariah Indonesia (BSI) membukukan sekitar 1,8 juta transaksi remitansi sepanjang 2025, dengan nilai mencapai Rp116 triliun. Jaringan layanannya menjangkau 14 negara melalui lebih dari 30 mitra global. BSI juga mengembangkan literasi keuangan pekerja migran melalui kerja sama dengan perwakilan Indonesia di Malaysia.

Capaian ini menunjukkan kapasitas bank syariah memasuki bisnis keuangan lintas negara. Namun, nilai remitansi BSI mencakup berbagai transaksi dan tidak seluruhnya merupakan kiriman pekerja migran. Karena itu, kontribusi langsung industri terhadap ekosistem PMI masih perlu diukur lebih transparan.

Tantangannya bukan hanya memperbesar transaksi, melainkan memastikan setiap rupiah yang dikirimkan menghasilkan manfaat ekonomi lebih panjang bagi keluarga penerima.

Mata Rantai Pahlawan Devisa

Kebutuhan keuangan pekerja migran sesungguhnya membentuk satu mata rantai: persiapan keberangkatan, penempatan, pengiriman penghasilan, pengelolaan keuangan keluarga, hingga reintegrasi setelah kepulangan.

Sebelum berangkat, calon pekerja membutuhkan pembiayaan biaya penempatan yang sah dan perlindungan dari pinjaman eksploitatif. Selama bekerja, mereka memerlukan remitansi murah, tabungan, serta perlindungan risiko. Setelah kembali, kebutuhan bergeser menuju modal usaha, investasi, perumahan, dan pengembangan keterampilan.

Perkembangan terbaru memperlihatkan peluang integrasi. Pada 4 November 2026, pemerintah membahas optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan PMI untuk mendukung akses pembiayaan calon pekerja, termasuk program SMK Go Global.

KP2MI menyebut plafon KUR Penempatan PMI telah mencapai Rp443,5 miliar dengan dukungan 20 bank penyalur dan capaian penyaluran 84,5%. Pemerintah juga mengapresiasi skema BSI yang tidak menggunakan avalis.

Langkah tersebut penting sebagai pintu masuk layanan keuangan sejak sebelum keberangkatan. Namun, pembiayaan harus tetap memperhatikan kelayakan, transparansi biaya, kepastian penempatan, dan kemampuan membayar. Jangan sampai pekerja berangkat membawa utang yang justru menggerus penghasilannya.

Tantangan berikutnya adalah efisiensi remitansi. Biaya transfer, selisih kurs, dan akses layanan masih dapat mengurangi nilai penghasilan yang diterima keluarga. Bank syariah perlu menawarkan transaksi digital lintas negara yang murah, transparan, cepat, dan aman.

Keunggulan syariah tidak cukup dibangun melalui identitas akad. Ia harus dibuktikan melalui kualitas pelayanan dan perlindungan konsumen yang lebih baik.

Cetak Biru dan Ekosistem Migran Syariah

Peluncuran cetak biru pada Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 menjadi momentum untuk mengakhiri pendekatan pengembangan keuangan syariah yang terfragmentasi.

Dokumen tersebut mengarahkan penguatan industri yang sehat dan inovatif, pembangunan ekosistem inklusif dan kontributif, serta harmonisasi regulasi dan pengawasan lintas sektor. Transformasi didukung penguatan teknologi, ketahanan siber, talenta, dan keterhubungan dengan keuangan sosial.

Pekerja migran dapat menjadi salah satu ekosistem prioritas implementasinya.

Saya mengusulkan Islamic Migrant Financial Ecosystem (IMFE), sebuah model integrasi pelayanan keuangan syariah sepanjang siklus kehidupan ekonomi pekerja migran.

Melalui model ini, bank syariah tidak hanya menyediakan rekening dan remitansi, tetapi menghubungkan tabungan, pembiayaan produktif, investasi sesuai profil risiko, dan akses perlindungan melalui kemitraan dengan lembaga asuransi syariah.

Integrasi Islamic commercial finance dengan Islamic social finance menjadi pembeda strategis. Dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dikelola lembaga berwenang dapat mendukung edukasi, pelatihan, serta pemberdayaan keluarga rentan sesuai ketentuan masing-masing instrumen.

Pendekatan ini selaras dengan maqāṣid al-syarī’ah, terutama perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan keluarga atau keturunan (ḥifẓ al-nasl).

Filipina memberikan pelajaran tentang pentingnya layanan migrasi dan dukungan kelembagaan, sedangkan Bangladesh menunjukkan relevansi jaringan remitansi bagi perekonomian keluarga. Indonesia dapat mengembangkan model yang lebih integratif melalui sinergi bank syariah, teknologi finansial, koperasi, pesantren, dan komunitas diaspora.

Dengan demikian, remitansi tidak hanya menjadi sumber devisa, tetapi juga instrumen transformasi sosial ekonomi.

Dari Cetak Biru Menuju Dampak Nyata

Transformasi memerlukan agenda implementasi yang terukur.

Pertama, OJK, Bank Indonesia, KP2MI, pemerintah daerah, dan industri perlu membangun kolaborasi pelayanan keuangan migran yang terintegrasi, dengan perlindungan data dan nasabah sebagai prasyarat.

Kedua, bank syariah perlu mengembangkan layanan khusus pekerja migran, mencakup pembiayaan keberangkatan yang bertanggung jawab, remitansi digital, tabungan pendidikan, kepemilikan rumah, dan pembiayaan usaha setelah kepulangan.

Ketiga, literasi dan pendampingan keuangan keluarga perlu diperluas melalui desa kantong pekerja migran, koperasi, pesantren, serta komunitas diaspora. Pengelolaan remitansi harus mendorong keseimbangan antara kebutuhan konsumsi, dana darurat, tabungan, dan investasi produktif.

Keempat, diperlukan indikator dampak yang melampaui jumlah rekening dan volume transaksi. Ukurannya meliputi biaya remitansi, pertumbuhan tabungan, kualitas pembiayaan, keberlanjutan usaha keluarga, serta peningkatan kesejahteraan setelah pekerja kembali.

Orientasi ini menggeser paradigma transaction-based banking menuju impact-oriented Islamic banking, ketika keberhasilan industri diukur bukan hanya melalui keuntungan, tetapi juga manfaat ekonomi dan sosial yang diciptakannya.

Bagi perbankan syariah, ekosistem pekerja migran merupakan peluang memperluas basis nasabah, meningkatkan dana pihak ketiga, mengembangkan pendapatan jasa, dan membangun hubungan keuangan lintas generasi. Namun, seluruhnya harus dijalankan dengan tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan perlindungan konsumen yang kuat.

Menjelang Hari Pahlawan, bangsa ini kembali diingatkan bahwa pengabdian tidak selalu berlangsung di medan perang. Ada perjuangan sunyi di pabrik, perkebunan, rumah tangga, dan berbagai tempat kerja di negeri orang.

Para pekerja migran telah membantu menghidupi keluarga, menggerakkan ekonomi daerah, dan menyumbang devisa. Kini saatnya industri keuangan syariah menghadirkan manfaat yang sepadan.

Cetak biru keuangan syariah akan menemukan makna sejatinya bukan ketika angka pertumbuhan industri semakin mengesankan, melainkan ketika semakin banyak kehidupan manusia berubah menjadi lebih baik.

Sebab, ketika para pahlawan devisa telah membantu menyangga perekonomian bangsa, sudah sepantasnya bank syariah hadir membantu menyangga masa depan mereka.